6. Pengadaan Renovasi Rumah Dinas Rp2,4 Miliar
Rencana anggaran renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta senilai Rp2,4 miliar pun dinilai tidak tepat.
Awal Oktober lalu, William sudah meminta anggaran itu dikaji ulang. Rencana anggaran ini juga ganjil sebab, pada 2018 lalu, Anies pernah memerintahkan penganggaran renovasi rumah dinasnya senilai Rp2,34 miliar dihapus.
7. Pengadaan pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 73,7 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 untuk membangun jalur sepeda.
8. Pengadaan WC Umum Rp166,2 Miliar
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.
Padahal, anggaran awal yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 hanya Rp 4,4 miliar. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran yang diusulkan melonjak pada awal Oktober karena pembangunan jalur sepeda menjadi proritas Pemprov DKI.
Menanggapi kritik itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah beralasan rencana anggaran di KUA PPAS tersebut bersifat sementara sehingga masih bisa berubah dalam pembahasan bersama DPRD.
Anggaran Software dan Antivirus Rencana anggaran Rp12,9 miliar untuk membeli lisensi perangkat lunak dan antivirus pada 2020 dikritik banyak pihak, termasuk William.
Dia menilai Pemprov DKI lebih baik menyewa software dan antivirus dengan dana 200-an juta saja, sebagaimana pada 2016-2018.
Sementara Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Muhammad Nurrahman menjelaskan anggaran itu untuk membeli lisensi layanan database Oracle senilai Rp7 miliar.
Oracle dipilih karena Kemendagri menggunakan layanan itu. Dana Rp4 miliar lainnya untuk membeli lisensi Microsoft Office bagi kantor-kantor kelurahan, kecamatan hingga sebagian SKPD. Untuk Antivirus, kata dia, butuh Rp384 juta saja. (tim)
