Jakarta, EDITOR.ID,- Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 22 September 2026, atau berselang seminggu setelah memecat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Jenderal purnawirawan Kopassus tersebut mengungkapkan, dirinya mendapat instruksi tegas langsung dari Presiden untuk menutup rapat celah penyelundupan barang ilegal yang selama ini merugikan negara.
“Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu saja. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang,” ujar Djaka usai bertemu Prabowo.
Djaka mengatakan, barang-barang yang dimaksud adalah narkoba, pakaian bekas impor, dan segala barang terlarang lainnya.
Hingga kini pakaian bekas “tetap aman” beredar di pasaran. Entah siapa pemasoknya. Namun di sejumlah lokasi seperti Pasar Senen Jakarta Pusat penjualan pakaian bekas sangat marak.
Fokus Utama: Narkoba hingga Pakaian Bekas
Djaka merinci, instruksi pengawasan ketat ini menyasar komoditas yang merusak pasar domestik dan kesehatan masyarakat, mulai dari narkotika hingga pakaian bekas impor ilegal.
Demi mengamankan wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka, Bea Cukai berencana mengerahkan seluruh armada kapal patroli yang dimiliki serta memperkuat satuan tugas (satgas).
“Ya di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua. Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada,” tegas Djaka.
Meski demikian, masalah pendanaan tampaknya mulai menemukan titik terang. Djaka mengeklaim pihaknya telah mengantongi lampu hijau terkait tambahan anggaran hasil rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Ya kita sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di badan anggaran,” imbuh dia.
Langkah cepat ini menjadi sinyal kuat bahwa rezim di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak akan kompromi terhadap para penyelundup yang selama ini bermain di wilayah pesisir nusantara.
Prabowo peringatkan Bea Cukai
Sebelumnya, Prabowo sempat melontarkan peringatan agar kinerja Bea Cukai diperbaiki.
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe,” ujar Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menekankan, semua menteri dan kepala badan harus membersihkan birokrasinya masing-masing.
Sebab, kata dia, pengusaha mengeluh selalu mengalami pungutan liar (pungli) yang terlalu banyak.
“Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” imbuh Prabowo.
Kenapa Purbaya Dipecat dari Jabatan Menkeu
Sebagaimana diketahui pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto menyisakan teka-teki mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok Lapangan Banteng.
Perombakan jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) disebut-sebut menjadi pemicu utama di balik pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Kebijakan ini berujung pada penunjukan Suahasil Nazara sebagai penggantinya, sekaligus menjadi batu sandungan bagi langkah Purbaya di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa perombakan posisi strategis ini tidak lepas dari menumpuknya persoalan teknis serta komunikasi yang buntu di internal Kementerian Keuangan.
“Jadi persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah antara Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak, terutama soal pergantian pejabat eselon II hingga restitusi pajak yang ditahan. Itu membuat banyak pelaku usaha tidak happy,” ujar Bhima, Rabu (16/9/2026).
Akar Konflik: Kebijakan Restitusi Pajak yang Melebar
Bhima menjelaskan, retaknya hubungan kerja di internal Kemenkeu bermula dari kesalahpahaman arah kebijakan restitusi pajak antara Purbaya dan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.
Dalam rancangan awal, kebijakan penahanan restitusi pajak sebenarnya hanya difokuskan untuk pemeriksaan khusus di sektor sumber daya alam (SDA).
Namun dalam praktiknya, aturan tersebut justru mendadak menyapu bersih seluruh sektor industri. Akibatnya, gelombang protes dari para pelaku usaha pun tak terhindarkan karena merasa dirugikan.
“Antara Bimo dengan Purbaya beda pendapat di situ. Awalnya restitusi pajak ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata dampaknya merembet ke semua sektor,” tutur Bhima.
Kini, dengan tampuk kepemimpinan Kementerian Keuangan yang beralih ke tangan Suahasil Nazara, publik menanti langkah cepat pemerintah dalam meredam gejolak internal sekaligus memulihkan kepercayaan para pelaku usaha. ***
