Jakarta, EDITOR.ID,- Pejabat, birokrat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisanya yesman, menjilat, bikin laporan baik-baik. Tapi faktanya mereka tidak bisa bekerja hanya asyik menikmati fasilitas negara yang dibayar dengan keringat dan darah rakyat.
Terbukti jajaran di Kementrian Pekerjaan Umum RI. Sudah tak peduli dengan nasib petani mengalami kekeringan sawah dan gagal panen, para pejabat birokrat itu juga tak becus mengatasi masalah tersebut.
Padahal sudah ratusan miliar uang negara digunakan proyek pembangunan waduk, pengelolaan air dan saluran air. Namun tetap tak berguna. Yang ada uang APBN dikuras rakyat masih menderita.
Para pejabat itu lebih asyik menikmati gaji besar dan fasilitas negara.
Menyikapi ketidakbecusan dan kemalasan pejabat dan birokrat, Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo akan mencopot sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).
Mereka dicopot karena terkait tidak becus kerja. Laporan baik-baik tapi di lapangan justru bertolak belakang.
Menteri PU mengungkap ada ketidaksesuaian laporan irigasi dengan kondisi sawah.
Keputusan pencopotan diambil Dody usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Karangharja di Kabupaten Bekasi, Desa Sukatani di Kabupaten Karawang, dan Desa Kedongdong di Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (26/9/2026)
Para pejabat tersebut dianggap memberikan laporan tidak akurat antara data laporan internal kementerian dengan realita kekeringan sawah di lapangan.
Dody menegaskan akan mencopot Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA beserta sejumlah pejabat teknis di tingkat daerah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
“Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot, enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot, udah pasti itu,” tegas Dody dalam video rekaman sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.com dari tim Kementerian PU.
Ia menyebut akan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pencopotan beberapa pejabat tersebut pada hari ini (28/9) dan resmi berlaku paling lambat Selasa (29/9) atau Rabu (30/9).
Dody memaparkan dalam laporan internal yang diterimanya, dashboard pemantauan kondisi irigasi nasional menampilkan status aman berformat serba hijau tanpa indikator merah.
Jajaran Ditjen SDA pun melaporkan bahwa sistem irigasi telah berhasil mengairi tambahan 73 ribu hektare sawah untuk menyelamatkannya dari ancaman puso (gagal panen).
Namun, Dody justru menemukan fakta yang sebaliknya ketika meninjau langsung ke lapangan merespons maraknya pemberitaan media massa terkait kekeringan.
“Demi Allah enggak ada yang merah (di data dashboard). Bahkan saya tanya terakhir kemarin, sebelum jalan, Gimana Pak Dirjen?’, (dijawab) ‘Kita sudah bisa mengairi 73 ribu hektare sawah tambahan. Kalau tidak kita airi, akan puso, Pak.’ Tapi buktinya, ada 1.000 hektare masih kering, 400 hektare juga masih kering,” ungkapnya ketus.
Dody mengungkapkan dirinya menyesalkan sejumlah oknum teknis tersebut yang dinilai memberikan laporan tidak akurat kepada pimpinan selama hampir dua tahun terakhir.
“Dipikirnya dari Sabang sampai Merauke terlalu besar coverage-nya, sehingga seorang Menteri atau Dirjen nggak akan turun ke daerah untuk ngecek satu-satu. Tapi mereka salah, saya bukan tipe orang yang suka berada di meja,” tutur Dody.
Dody menekankan bahwa penanganan kekeringan di lokasi-lokasi peninjauan sebenarnya tidak membutuhkan rekayasa teknis yang rumit.
Menurut Dody, pasokan air sungai di beberapa titik, masih tersedia dan hanya berjarak sekitar 2 kilometer (km) dari lahan pertanian.
Kemudian, di Desa Kedongdong, Cirebon, lahan pertanian seluas hampir 400 hektar, kata dia, sebenarnya bisa diselamatkan hanya dengan menarik pompa bertenaga listrik dan menambah selang atau pipa PVC menuju saluran sekunder maupun tersier buatan.
“Ini bukan masalah yang complicated. Masalahnya mau dikerjakan atau tidak. Mau tidak teman-teman PPK, Kasatker, Kepala Balai turun melihat masalah dengan petani,” pungkasnya. ***
