Lalu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menganggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan jasa promosi atau influencer pariwisata di Ibu Kota.
Kemudian, ada juga anggaran pengadaan komputer dengan total Rp121 miliar lebih, dengan rincian harga Rp15 juta per unit komputer dari 7.313 unit yang direncanakan akan dibeli. Pos anggaran yang mencengangkan juga ada di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Dinas ini mengajukan anggaran sebesar Rp166,2 miliar untuk pembangunan septic tank komunal.
Koordinator Center Of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafy menilai anggaran aneh di KUA-PPAS 2020 merupakan kelalaian birokrasi di Pemprov DKI. Aparat sipil negara (ASN) di Pemprov dinilainya malas bekerja sehingga banyak muncul anggaran yang terkesan dibuat asal-asalan.
“Ini adalah kesalahan pihak birokrat yang menyusun anggaran. Misalnya Dinas Pendidikan yang mendapat alokasi anggaran 20 persen dari APBD. Karena malas, mereka hanya melakukan copy-paste dari mata anggaran tahun lalu. Tidak membuat program prioritas untuk dinas tersebut,” ujar Uchok.
Sekalipun pada ASN itu membuat program baru, lanjut Uchok, mereka malah terkesan asal-asalan dalam memasukkan mata anggaran. Dikatakan Uchok, sebenarnya masalah kejanggalan mata anggaran tersebut bisa diatasi jika Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) benar-benar menjalankan fungsinya.
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP, TGUPP diberi tugas membantu gubernur dalam hal melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh perangkat daerah. Dalam rangka tugas tersebut, TGUPP punya wewenang meminta informasi dan data dari perangkat daerah.
Menurut Uchok, lewat tim yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan itu, anggaran-anggaran tersebut seharusnya disisir terlebih dahulu sebelum dikirim ke DPRD.
“Jadi TGUPP ini tidak bekerja. Harusnya mereka yang bertugas menyisir anggaran. Apalagi Pak Anies kan tidak begitu paham soal budgeting,” ucap Uchok.
Uchok kemudian membandingkan proses penganggaran yang dilakukan saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Kata dia, saat Ahok menjabat, semua kepala dinas wajib mempresentasikan sejumlah kebutuhan anggaran masing-masing dinas di hadapan Ahok. Dengan cara tersebut, anggaran siluman tidak muncul di mata anggaran.
Sebelumnya Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana termasuk yang pertama merilis kejanggalan anggaran Lem Aibon di media sosial. Akun Twitter-nya mengunggah tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id berisi informasi soal rencana pengadaan Lem Aibon, Selasa kemarin.
