EDITOR.ID, Jakarta,- Munculnya angka fantastis untuk pembelian barang yang tidak masuk akal dalam penyusunan RAPBD DKI Jakarta memang cukup janggal. Dan pos anggaran dana aneh ini muncul lebih dari satu. Jumlahnya lebih dari 8 pos anggaran. Setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (FPSI), Pihak Pemprov berkelit dengan dalih anggaran yang aneh tersebut baru sementara dan setelah ketahuan mereka langsung menghapusnya.
Kesalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pihak penyusun anggaran tidak punya niat lain. Apalagi kini Pemprov DKI Jakarta sudah dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan kinerja TGUPP Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan.
Sebab, dalam RAPBD DKI 2020 banyak hal yang kontroversial. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun RAPBD 2020.
“Hal-hal sepele seperti ini saja tidak bisa dilakukan, alasannya ceroboh terus. Bilangnya salah ketiklah, ini dummy, semakin menunjukkan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi untuk apa TGUPP itu ada?” kata William saat ditemui di ruangan kerjanya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Kinerja TGUPP, kata William, perlu dikritisi. Pasalnya, anggaran TGUPP dari Rp19 miliar pada 2019 akan naik jadi Rp26 miliar pada 2020 –kini sudah dipangkas lagi menjadi Rp21 miliar–, sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kinerjanya.
“Bayangkan Rp26 miliar, tetapi kinerjanya seperti ini. Anggaran tidak di-upload, pembahasan data kami baru dikasih hari H, untuk apa TGUPP itu? Kalau kinerja dari Gubernur Anies Baswedan tidak meningkat,” kata dia.
Awalnya, PSI menyoroti beberapa komponen RAPBD DKI 2020 dengan nilai yang fantastis, di antaranya kenaikan anggaran untuk TGUPP menjadi Rp21 miliar.
Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran lem Aibon untuk kebutuhan pendidikan 37.500 orang, dengan harga satuan Rp184.000 untuk 12 bulan atau 1 tahun. Sehingga setiap siswa mendapat jatah dua kali dalam tiap hari. Totalnya, untuk anggaran ini, dituliskan sebesar Rp82,8 miliar.
Ada juga, anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) pulpen Disdik DKI Jakarta juga diketahui mencapai nilai yang fantastis, yaitu Rp123,8 miliar.
Untuk per buahnya pulpen tersebut dianggarkan Rp105.000, kemudian dikalikan sebanyak 98.322,86 untuk 12 bulan atau satu tahun.
