“Akhirnya selalu muncul satu dua akuntan yang menjadi pahlawan kesiangan. Dengan sok tahu seakan-akan menemukan fraudnya. Saya perlu ingatkan pada akuntan-akuntan bodoh itu. Stop mencari panggung!, sebut Dina dalam sebuah artikelnya di media online.
Akuntan itu tugasnya mengirim signal sebelum kejadian. Kalau memberi analisa jauh setelah kejadian itu namanya politisi.
“Jangankan orang itu, laporan audited keuangan PT Jiwasraya tahun buku 2018 saja sampai hari ini (5 Januari 2020) belum keluar. Jadi kalau yang bersangkutan menggunakan data antara 2014-2017 pada hari ini untuk menyalah-nyalahkan investor, maka motifnya patut dipertanyakan,” sebut Novita.
Menurut Dina hal tersebut hanya untuk memperkeruh suasana alias ikut membelokkan pelakunya. “Tugas akuntan itu memberitahu publik sebelum kejadian. Kalau sudah kejadian, baru sekarang memberikan analisis, itu sama juga dengan akhlak politisi. Jangan mengeruhkan suasana seakan-akan kita semua sudah tahu sejak lama,” sebut Dina.
Bohong itu. Kalau tidak, mana mungkin puluhan bankir asing dan bankir domestik menaruh uang mereka sampai trilyunan rupiah di perusahaan yang melakukan fraud (Jiwasraya) itu?
“Dalam suasana itu, saya perhatikan satu dua akuntan senior juga lebih bersikap defensif dan menyalahkan pihak lain. Ini tentu bukan sikap yang kita harapkan. Alih-alih menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi dan buat langkah-langkah pembinaan profesi dan perbaiki mutu akuntan Indonesia,” sebut Dina.
DPR Panggil Akuntan Publik PWC
Akhir tahun kemarin Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Andre Rosiade menyatakan, tak menutup kemungkinan pihaknya bakal memanggil auditor dari kantor akuntan publik (KAP) termasuk PricewaterhouseCoopers, yang masih menggambarkan bahwa Jiwasraya masih untung.
“Kita akan panggil PwC dan semua pihak seandainya Pansus terbentuk. Yang jelas saat ini prioritas adalah Rapat Gabungan Komisi VI dan XI yang dihadiri Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Jiwasraya, OJK,” ujar Andre dua minggu lalu.
Pansus itu, kata Andre, akan dibentuk setelah masa reses DPR berakhir pada Januari 2020 mendatang. “Pansus tergantung hasil rapat gabungan pertengahan Januari ini,” bebernya.
KAP yang mengaudit laporan keuangan Jiwasraya diduga melakukan kelalaian. “KAP juga enggak bener. KAP masa enggak bisa menemukan masalah itu, sehingga ketika ganti direksi 2018 baru tercium,” jelasnya.
Pada 2006-2012, KAP yang ditunjuk adalah KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan. Sementara sejak 2010-2013, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan. Pada 2014-2015, KAP Djoko, Sidik dan Indra. Lalu 2016-2017, PricewaterhouseCoopers (PwC).
