EDITOR.ID, Jakarta,- Rizal Ramli yang mengumbar tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani utang ugal-ugalan dan memungut pajak pulsa dan token listrik, akhirnya kena skak mat oleh Yustinus Prastowo staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun twitternya. Rizal dinilai pakar perpajakan ini telah membangun frame negatif dan mengumbar tudingan namun datanya salah.
Awalnya Rizal Ramli membangun frame berpikir dan opini sesat seolah Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik.
Padahal kabar tersebut tidak benar sama sekali. Namun terus digoreng dan dipelintir oleh sejumlah orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan Joko Widodo.
Rizal Ramli mengumbar tuduhan neraca primer negatif 6 tahun membuat negatif 6 tahun dan akhirnya kepepet.
Rizal pun mencuit di akun twitternya ujaran sebagai berikut :
Ngutang ugal2-an dgn bunga kemahalan, neraca primer negatif 6 tahun; akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil akhirnya pajakin rakyat kecil yg pakai token listrik dan pulsa. Mbok kreatif dikit kek ???? @jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. – Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) January 29, 2021
Ngutang ugal2-an dgn bunga kemahalan, neraca primer negatif 6 tahun; akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil akhirnya pajakin rakyat kecil yg pakai token listrik dan pulsa. Mbok kreatif dikit kek 😄 @jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik. https://t.co/F5xT4Hp0fz
— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) January 29, 2021
“Neraca primer negatif 6 tahun, akhirnya kepepet, Menkeu Terbalik, Sing Printil akhirnya pajakin rakyat kecil yang pakai token listrik dan pulsa,” sambung Rizal Ramli.
“Mbok kreatif dikit kek @jokowi akan kepleset bersama Menkeu Terbalik,” cuit Rizal Ramli.
Rizal Ramli menuturkan bahwa langkah yang diambil Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat membuat jatuh bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
Cuitan Rizal Ramli sontak langsung dijawab Yustinus Prastowo.
Menurut Yustinus kebijakan Menteri Keuangan mengeluarkan aturan bukan memungut tapi menyederhanakan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22/23 atas penyerahan pulsa, token, dan voucher.
“Aturan ini memberi kepastian hukum dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tak akan mempengaruhi harga,” cuit Yustinus.
Menteri Keuangan mengeluarkan aturan yang menyederhanakan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22/23 atas penyerahan pulsa, token, dan voucher. Aturan ini memberi kepastian hukum dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tak akan mempengaruhi harga. pic.twitter.com/pODiF2UVJn
— Prastowo Yustinus (@prastow) January 29, 2021
Atas ujaran Rizal Ramli yang menuding Menteri Keuangan pajakin rakyat dengan pulsa dan token listrik disindir Yustinus sebagai pandangan yang tak berbasiskan data yang benar.
Berikut cuitan Yustinus Prastowo dalam akun twitternya menanggapi cuitan Rizal Ramli :
“Rajawali ini ternyata sdh nggak bisa terbang tinggi sehingga hanya mengais informasi yg tak kredibel dan keliru. Semakin ingin menunjukkan kehebatan dan kritis, justru makin kelihatan tak paham apa yg terjadi. Kenapa? Malas baca dan merasa Rajawali, padahal emprit, cuit Yustinus dalam akun twitternya @prastow.
Rajawali ini ternyata sdh nggak bisa terbang tinggi sehingga hanya mengais informasi yg tak kredibel dan keliru. Semakin ingin menunjukkan kehebatan dan kritis, justru makin kelihatan tak paham apa yg terjadi. Kenapa? Malas baca dan merasa Rajawali, padahal emprit. 😁 pic.twitter.com/xnyskvl6Vm
— Prastowo Yustinus (@prastow) January 29, 2021
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar soal pemungutan pajak tersebut.
”Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya, Jumat, 29 Januari 2021.
”Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucher,” tambahnya. (tim)
