EDITOR.ID, Jember, – Bupati Hendy Siswanto menanggapi kritik Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, soal penunjukan 631 orang pelaksana tugas (Plt) organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021.
Ketua Komisi A DPRD Jember yang juga legislator Fraksi PDI Perjuangan Tabroni mengatakan, ada tafsir yang berbeda soal pengangkatan pelaksana tugas.
?Kami melihat kalau seorang pejabat definitif jadi kepala OPD, kepala dinas, lalu digeser ke dinas lain dengan jabatan pelaksana tugas, pertanyaannya: apakah itu bukan mutasi, karena dia definitif? Itu terjadi,? katanya.
Padahal, bupati dilarang melakukan mutasi selama enam bulan setelah pelantikan.
Menurut Tabroni, posisi jabatan yang kosong bisa diisi pelaksana tugas.
?Tapi yang sudah definitif tidak perlu dilakukan pergeseran,? ujarnya.
Menanggapi itu, Bupati Hendy Siswanto mengatakan, kondisi Jember tidak bisa disamakan dengan kondisi kabupaten lain yang memiliki transisi pemerintahan yang normal.
?Kami menunjuk pelaksana tugas pejabat ini bagian dari percepatan. Kami harus memikirkan gaji pegawai Pemkab Jember yang belum dibayar. Kami tidak punya APBD sama sekali. Kondisi pertanggungjawaban (hasil audit) Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya mendapat predikat disclaimer, dan persoalan mendasar dalam birokrasi yang tidak diselesaikan tahun sebelumnya,? katanya, Jumat (19/3).
Namun, Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto berpendapat, penunjukan tersebut justru melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 34 dan Surat Edaran BKN Nomor 1/SE/I/2021. Pasalnya, seorang pelaksana tugas organisasi perangkat daerah dilarang mengambil kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.
Hendy meminta kepada semua pihak agar mendukung langkahnya ini.
?Ini kejadian luar biasa. Harapan kami semua masyarakat mendukung langkah kami demi warga Jember. Sabar yo Rek,? ucap Hendy. (AH)
