Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan legislator dari partainya tidak akan melakukan kunjungan kerja pada November 2019.
Sebab, legislator PSI bakal fokus untuk membahas rancangan APBD 2020 yang mesti selesai akhir bulan depan.
“Instruksi partai seperti itu. Kami diminta untuk satu bulan ini fokus bahas (rancangan) APBD,” kata Idris di Fraksi PSI DPRD DKI, Senin, 28 Oktober 2019. Bulan depan, kata dia, ada rencana kunjungan kerja untuk legislator DKI.
Idris menuturkan partainya bakal fokus untuk mengawasi proses perencanaan penganggaran di 2020. PSI bakal mencegah adanya anggaran-anggaran yang bersifat pemborosan.
Pembahasan anggaran yang mencapai Rp 89,44 triliun harus dimaksimalkan dalam waktu yang sangat minim. “Bagaimana anggaran tepat guna dan tepat sasaran. Jadi jangan sampai ada pemborosan-pemborosan yang dianggarkan eksekutif. Kuncinya di situ,” ujarnya.
Selain itu, kata Idris, anggaran harus disesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pos anggaran untuk penanganan banjir hingga polusi udara mesti diprioritaskan. “Kami juga mendorong agar pemerintah segera mengunggah plafon rencana anggaran 2020 agar masyarakat bisa ikut membantu mengawasi,” ujarnya.
Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest mengatakan ada dua konsekuensi politik di depan mata dalam pembahasan anggaran tahun ini. Pertama, kata dia, legislator Kebon Sirih bakal memaksakan pengesahan anggaran yang tidak maksimal pembahasannya. “Karena tenggat waktunya tinggal satu bulan,” ujarnya.
Kedua, legislator harus bekerja lebih total menganalisa anggarannya dan mungkin akan lebih dari tenggat waktu dengan konsekuensi tidak diberikan gaji.
Kalau sampai opsi kedua terjadi, PSI menganggap ini adalah kesalahan total dan vatal Gubernur DKI Anies Baswedan. “Karena pihak yang menahan data rinci itu bukan di teman-teman DPRD, tapi di gubernur Anies Baswedan. Kami berharap kesalahan seperti ini Mendagri turun dan memberikan kartu kuning,” kata Rian. (tim)
