Korupsi Berjamaah: Hasnaeni Nikmati Uang Rp 16 Miliar Lebih Setoran Direktur Waskita

Tersangka Bertambah Jadi Tujuh Orang, Terbaru Mantan Dirut dan Mantan Pegawai Waskita

Jakarta, EDITOR.ID,- Kasus bancakan uang di PT Waskita Beton Precast demi memuluskan proyek kini bertambah dua orang. Jadi totalnya ada tujuh tersangka. Petinggi Waskita setor ke Hasnaeni Rp16.844.363.402. Ehhh duitnya malah dipakai Hasnaeni untuk kepentingan pribadi.

Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirut PT Waskita Beton Precast Jarot Subana (JS) dan pensiunan pegawainya bernama Kristadi Juli Hardjanto (KJH) jadi tersangka.

Uniknya tersangka Dirut Waskita Jarot Subana ini sebelumnya juga terseret kasus korupsi lain. Ia kini mendekam di Lapas Sukamiskin dalam korupsi pelaksanaan subkontrak fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya. Sehingga Kejagung tak menahannya.

Pembobolan uang Waskita Beton ini dilakukan Jarot bekerjasama dengan Hasnaeni (H) yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Uang tersebut keluar dengan dalih untuk membayar setoran “Mahar” proyek jalan Tol Semarang-Demak, Jateng.

Direktur Waskita Sanggupi Bayar “Uang Mahar” Agar Dapatkan Proyek Tol

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi menjelaskan, kasus korupsi ini berawal ketika Direktur PT Misi Mulia Metrical (PT MMM) Hasnaeni atau ‘wanita emas’ menawarkan pekerjaan ke PT Waskita Beton Precast.

Hasnaeni mengaku terlibat pembangunan jalan Tol Semarang-Demak senilai Rp.341.692.728.000.

Namun Hasnaeni menawarkan pekerjaan dengan syarat PT Waskita menyetorkan sejumlah uang mahar kepada PT Misi Mulia Metrical.

Menurut Kuntadi, tersangka direktur PT Waskita Beton Precast (WBP) menyanggupi permintaan Hasnaeni demi mendapatkan proyek pekerjaan konstruksi jalan tol Semarang-Demak.

PT WBP melalui General Manager-nya berinisial HJ, yang juga ditetapkan tersangka, menyetor Rp 16,8 miliar ke PT MMM.

Kejagung menyebut uang dari PT WBP yang telah ditransfer ke rekening PT MMM tersebut yang sedianya dipergunakan untuk membayar setoran modal ke konsorsium PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak.

“PT WBP menyanggupi dan selanjutnya oleh tersangka KJ selaku GM PT WBP dibuatkan invoice pembayaran seolah-olah PT WBP membeli material kepada PT MMM, sehingga atas dasar tagihan fiktif dari PT MMM maka PT WBP menyetor Rp 16.844.363.402 (miliar),” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung, Kuntadi dalam jumpa pers di Kejagung, Jaksel, Kamis (22/9/2022).

Akan tetapi ternyata uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Tersangka Hasnaeni. “Belakangan diketahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” paparnya.

Jumlah Tersangka Bertambah Menjadi Tujuh Orang

Jadi tiga orang bermain yakni Jarot Subana, Kristadi dan Hasnaeni.”Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tiga orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast,” tegasnya.

“Dengan ditetapkan KJH, H, dan JS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara dimaksud yaitu tujuh orang,” sambungnya.

Tak tanggung-tanggung kong kalikong proyek ketujuh tersangka disebut-sebut telah merugikan negara sebesar Rp 2,5 triliun.

Ketujuh tersangka bancakan uang mahar yang diambil dari PT Waskita Beton Precast sebagai dalih untuk muluskan proyek antara lain :

  1. Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020, Agus Wantoro
  2. General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-Agustus 2020, Agus Prihatmono
  3. Staf Ahli Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Benny Prastowo
  4. Pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, Anugrianto
  5. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaeni
  6. Pensiunan Karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, KJH
  7. Mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana

Selain itu, Kejagung menemukan indikasi penerbitan SCF dari invoice fiktif PT WBP.

“Adapun dari penanganan perkara ini pun berhasil kita kembangkan adanya indikasi penerbitan SCF yang didasarkan pada invoice fiktif pada PT Waskita Karya senilai kurang lebih 2 triliun, dan kasus ini sedang kita dalami untuk pengembangannya kita tunggu,” tutur Kuntadi.

Buat Tagihan Fiktif Uang Miliaran

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, PT Waskita Beton Precast, Tbk melalui JS dan AW menyanggupi untuk menyediakan sejumlah dana tersebut.

“Agar PT WBP dapat mengeluarkan sejumlah uang tersebut, Tersangka H memerintahkan MF selaku Manager Operasional PT MMM untuk membuat Administrasi Penagihan Fiktif kemudian diajukan kepada PT Waskita Beton Precast, Tbk, untuk diproses pembayarannya oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/9/2022)

Ketut kemudian merinci peran Hasnaeni ‘wanita emas’, sebagai berikut:

  • Menjanjikan pekerjaan di proyek tol Semarang-Demak dan bersama-sama AW menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 003/M3-SPK/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, namun tidak dapat dilaksanakan;
  • Memerintahkan staf untuk membuat dokumen penagihan fiktif atas material batu split yang tidak pernah dikirimkan ke BP Lalang & BP Tebing Tinggi;
  • Menerima aliran uang dari PT Waskita Beton Precast, Tbk atas kontrak pengadaan fiktif material batu split sebesar Rp. 16.844.363.402,-

Kejagung menetapkan negara telah merugi atas perbuatan Hasnaeni. Kejagung mengatakan kerugian negara totalnya Rp 2,5 triliun.

“Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast, Tbk, pada tahun 2016 s/d 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 82 orang saksi, dan alat bukti berupa 523 dokumen. Kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp 16.844.363.402 (miliar) yang merupakan bagian dari kerugian total sebesar Rp 2,5 Triliun,” pungkas Ketut.

Dalam pusaran dugaan korupsi tersebut, terdapat beberapa penyimpangan terkait penggunaan dana dalam berbagai program perusahaan. Salah satu di antaranya yakni penyimpangan yang ditemukan dalam pembangunan Tol Krian Legundi Bunder dan Manyar (KLBM).

Hasnaeni dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tim)