Pihaknya akan merevisi anggaran itu menjadi satu kesatuan di alat tulis kantor sebesar Rp22 miliar.
Sedianya dari tahun ke tahun anggaran DKI selalu diunggah ke website apbd.jakarta.go.id.
Namun belakangan laman untuk anggaran 2020 tidak bisa diakses oleh publik.
PSI memang banyak mencecar usulan anggaran 2020 yang diajukan Anies Baswedan.
Salah satu anggaran berkaitan dengan anggaran senilai Rp82 miliar yang rencananya digunakan untuk membeli lem aibon dan Rp123, 8 miliar lainnya untuk biaya pengadaan pulpen.
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya membeberkan bagaimana PSI mendapatkan data tersebut. Ia mengatakan, usulan anggaran 2020 memang sempat tercantum di laman apbd.jakarta.go.id.
“Kami sempat mengakses RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2020 sempat diunggah di apbd.jakarta.go.id pada 11 Oktober,” kata William di DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Kemudian kata William pada sore hari di tanggal yang sama, anggaran itu tidak bisa dibuka. Ikon tulisan RKPD 2020 di laman tersebut menghilang dan tidak bisa diakses.
“Sorenya langsung ditutup. Jadi kami hanya bentar doang 1 jam 2 jam. Akan tetapi RKPD 2020 di takedown masih ada histori kami. Link RKPD 2020 masih bisa diakses. Tombolnya saja yang hilang,” ujar dia.
Setelah membuka kembali link itu, barulah PSI menyisir anggaran dan membuka ke media.
Kemudian PSI menemukan sejumlah anggaran yang ganjil dan menyebarkan ke media sosial.
Atas temuan itu, PSI menuntut keterbukaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Idris Ahmad meminta agar DKI mengunggah setiap komponen anggaran di DKI.
“Terakhir, untuk segera membuka kembali anggarannya. Ini bukan uang saya. Ini uang rakyat. Masa sih uang rakyat enggak boleh tahu uangnya buat digunakan. Cara paling mudah di upload aja di website. Apa susahnya transparan,” jelas dia.
“Jangan salahkan masyarakat ada pikiran negatif. Karena selama ini selalu tertutup,” tutup dia. (tim)
