Untuk Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda, Budi sampaikan sudah disalurkan berupa Program Padat Karya Kementerian/Lembaga yang sudah membantu lebih dari 3 juta pekerja dengan pagu anggaran 18,4 triliun rupiah, hingga kini sudah terserap 49% atau 9 triliun, meningkat 23,4% ketimbang bulan Juli.
Disamping itu, Budi menyebutkan ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo yang menyasar sektor pelaku usaha mikro, yaitu Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BanPres Produktif) dengan DIPA anggaran Rp22 triliun dan target 9,1 juta pelaku usaha mikro tahun ini, dan jika penyerapannya baik, target penerima bisa diperluas menjadi 12 juta usaha mikro dengan DIPA anggaran menjadi Rp 28,8 triliun.
Saat diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta (24/8) yang dilanjutkan dengan penyaluran di Aceh (25/8) dan Yogyakarta (28/8), Budi menyebut Banpres tersebut sudah disalurkan pada 1 juta pengusaha mikro yang dalam seminggu ini saja sudah tersalurkan Rp2,4 triliun.
“Karena sifatnya langsung berupa hibah, tunai ke para pelaku usaha mikro, maka kami harapkan bisa cukup cepat penyalurannya,†katanya.
Target realisasi bisa tersalurkan dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ini. Sehingga dapat menggerakkan ekonomi di kuartal ketiga ini.
Salah satu program besar Presiden Jokowi lainnya, lanjut Budi, yakni membantu karyawan yang terdampak pandemi namun tidak menjadi korban PHK melalui program Bantuan Subsidi Upah dengan Pagu Anggaran Rp37,8 triliun kepada total jumlah penerima 15,7 juta.
Subsidi sebesar Rp600 ribu per bulan, menurut Budi, diberikan dalam per dua bulan kepada pekerja formal non ASN dan perusahaan induk BUMN yang menjadi anggota BP Jamsostek dengan upah yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta per bulan.
Saat peluncuran oleh Presiden, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan pencairan pertama Subsidi Upah pada 2,5 juta pekerja. “Targetnya, ada 15,7 juta pekerja, karena ini transfernya langsung ke rekening penerima, kita melihat ini bisa cepat kita salurkan,†lanjutnya.
Karena data di BP Jamsostek tidak termasuk nomor rekening peserta, Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BP Jamsostek telah mengumpulkan nomor rekening hingga 14 juta karyawan dalam jangka waktu kurang dari sebulan dan sudah terintegrasi dengan sistem perbankan.
Dengan adanya nomor rekening ini di database BP Jamsostek, menurut Budi dapat memudahkan pemerintah kedepannya kalau kita ingin melakukan program-program baru.
Budi menambahkan, momentum krisis ini perlu digunakan sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan transformasi dan lompatan-lompatan besar sehingga, skema pendataan BanPres Produktif yang ditempuh akan mendukung transformasi UMKM Indonesia agar terdata, terhubung ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga bisa masuk ke dalam ekosistem perbankan.
