Settia

MUI, Muhammadiyah dan NU Sarankan Pemprov Tak Gelar Tarawih di Monas

EDITOR.ID, Jakarta,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dua Ormas Keagamaan terbesar di Indonesia NU dan dan Muhammadiyah mengkritik rencana Pemprov DKI menggelar salat tarawih akbar di Monas 26 Mei mendatang. Dikhawatirkan perhelatan ini punya makna politis dalam rangka penggalangan massa.

Pasalnya, Sholar Tarawih yang pantas seharusnya digelar di masjid sebagai tempat ibadah yang semestinya.

Muhammadiyah justru mempertanyakan rencana salat tarawih itu. Salat tarawih di Monas dikhawatirkan menimbulkan kesan politis.

“Salat tarawih di Monas bisa menimbulkan kesan politis. Dalam konteks luas dan jangka panjang, bisa menjadi preseden untuk kegiatan serupa oleh pemeluk agama lainnya,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti sebagaimana dilansir dari detikcom, Sabtu (19/5/2018) malam.

Senada dengan MUI dan Muhammadiyah, PBNU menyarankan agar salat tarawih itu tak digelar di Monas. Lebih baik rencana itu dipindah ke Masjid Istiqlal.

“Jangan tinggalkan masjid dan berusaha mensyiarkan Islam di tempat lain. Mari kita makmurkan masjid dengan cara terhormat. Termasuk untuk salat tarawih,” ujar Ketua Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas kepada wartawan, Minggu (20/5/2018).

Rencananya, tarawih akbar yang digagas Pemprov DKI akan dihadiri Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Tarawih akbar tersebut, kata Sandiaga sudah dikonsultasikan dengan ulama.

“Kan sudah sering juga dipakai untuk maulid, sudah sering juga dipakai untuk istigasah, jadi kita tentukan sama-sama,” kata Sandiaga kepada wartawan usai meresmikan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jalan Sunter Baru, Jakarta Utara, Minggu (20/5/2018).

Namun ada kritik untuk rencana itu. Awalnya kritik datang dari Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis.

“Saya berharap pemprov DKI mengurungkan niat tarawih di Monas. Cukuplah seperti maulid dan syiar keagamaan aja yang di lapangan. Tapi salat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya. Ayo pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya yaitu mengatasi banjir dan macet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat,” kata Cholil dalam pernyataan tertulisnya.

Ketum MUI Ma’ruf Amin juga menyarankan agar rencana salat tarawih itu dipindah ke Istiqlal. Ma’ruf mengatakan saran pemindahan itu bertujuan menghindari polemik.

“Ya di Istiqlal saja, saya pikir anu lah, biar tidak menimbulkan masalah, konflik,” kata Ma’ruf, Minggu (20/5/2018).

Polisi juga ternyata belum menerima surat pemberitahuan soal rencana salat tersebut. “Belum ada surat pemberitahuan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Minggu (20/5/2018). (tim)

Leave a Reply