EDITOR.ID ? Surabaya, Akademisi Universita Airlangga (Unair) Surabaya, Bambang Budiono turut mengajak mahasiswa untuk melibatkan diri dalam advokasi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]
Hal itu disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan BEM Unair bertema ?Reservibilitas demokrasi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19? dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional pada Rabu (15/9/2021).
Menurutnya, mahasiswa sebagai insan akademis harus kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai tindaklanjut dari adanya sebuah produk hukum.
Produk hukum yang dimaksud, lanjut Bambang, seperti Undang-Undang atau Perda yang merupakan bagian dari sistem perundang-undangan. Namun ia menyarankan mahasiswa untuk memulai dari yang terdekat dulu, yakni perda.
“Kalian mahasiswa coba untuk memulai advokasi kebijakan (pemerintah), setidaknya perda dulu”, ujarnya.
Bambang menegaskan pentingnya melakukan riset terhadap suatu produk hukum pemerintah. Nantinya akan diketahui kepentingan rakyat atau kepentingan kelompok tertentu yang dominan.
Selain itu, tambah Bambang, sebisa mungkin membuat analisis dengan indikator pancasilais atau tidaknya suatu produk hukum. Soal itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah menyediakan.
“Mahasiswa harus riset, bisa tahu nanti apakah itu pro rakyat atau tidak, pancasilais atau tidak”, tambah dosen Fisip Unair ini.
Advokasi itu, ujar Bambang, merupakan proses yang seyogyanya ditempuh dalam mewujudkan demokratisasi di Indonesia di tengah banyaknya problematika yang berkaitan dengan demokrasi.
Bambang menyayangkan Indonesia sedang menghadapi neo-kolonialisme demokrasi seperti dominasi politik, eksploitasi ekonomi di berbagai sektor, serta penetrasi kebudayaan.
“Dominasi politik, eksploitasi ekonomi, serta penetrasi kebudayaan bisa terjadi ketika ada produk hukum tertentu yang mengamini hal itu. Maka dari itu advokasi kebijakan penting untuk dilakukan”, pungkas Bambang.
