Sementara itu Sukadar anggota DPRD Surabaya yang dalam proses mengisi form pengajuan kredit mengaku, akan mengajukan kredit untuk sejumlah kebutuhan. Salah satunya syukuran bersama konstituen. Namun untuk angkanya dirinya masih berhitung dengan kebutuhannya.
Fenomena menggandaikan SK Penetapan DPRD untuk meminjam uang di Bank menurut pengamat sosial Joko Sriwidodo menjadi tren setelah mereka dilantik., Sejumlah BPD dikabarkan mulai dibanjiri debitur anggota DPRD.
“Banyak anggota Dewan yang secara kolektif mengangunkan SK anggota dewan untuk mendapat kredit di satu bank lokal,” ujar dosen Universitas Jayabaya ini
Hal yang sama juga terjadi di Bank Jatim yang secara koletif menerima permohonan pinjaman dari DPRD sejumlah daerah.
Menurut catatan, perilaku anggota DPRD yang menggadaikan SK ini hampir merata dilakukan di seluruh Indonesia dengan BPD setempat.
Kredit jaminan SK, lanjut dia, selain paling aman, tapi bermargin tinggi. Sementara ditemui di beberapa BPD dan BPR, ada yang tertimpa kredit macet anggota dewan yang tidak terpilih kembali dengan jaminan rumah dan tanah.
Joko menegaskan sudah waktunya BPD tak hanya memberikan kredit dengan jaminan SK. Akan tetapi sesuai namanya Bank Pembangunan Daerah, dengan embel-embel daerah dapat menjadi semacam bank pembangunan bagi daerahnya. (tim)
