EDITOR.ID, Jember, – Hadi Supa’at, anggota DPRD Jember dari Fraksi PDIP Jember menyayangkan semrawutnya sistem validasi data terutama data kemiskinan di Kabupaten Jember. Dampaknya, sejumlah bantuan baik dari pusat, provinsi maupun dar Pemerintah Kabupaten Jember banyak yang tidak tepat sasaran.
Pernyataan ini disampaikan Hadi Supa’at, Politisi berambut gondrong dari Partai berlambang Banteng yang terpilih dari Dapil 1 Jember.
Menurutnya sejak tahun 2015 hingga kini belum ada pemutakhiran data yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga sulit untuk bisa meng-kroscek kebenaran data yang ada.
â€Seharusnya ada pemutakhiran data, minimal setiap tiga bulan sekali ataupun enam bulan sekali, sehingga tidak semrawut seperti sekarang ini,†tutur Hadi kepada wartawan, selasa (9/2).
Salah satu dampaknya adalah pada saat pembagian kartu Penerima Program Bantuan Non Tunai (PBNT) seperti yang terjadi di Kecamatan Sumbersari senin kemarin dan Kaliwates pada selasa (9/2/2021). Pembagian kartu tersebut akhirnya ditunda karena tidak ada kesamaan data antara penerima BPNT tahun 2020 yang diundang untuk hadir dengan data yang dibawa pihak Bank Mandiri.
Meski pihak Bank Mandiri sendiri telah memberi solusi untuk membuka loket di kantor Bank Mandiri bagi masyarakat penerima kartu BPNT, namun Hadi menyatakan keberatan dengan mekanisme tersebut.
Keberatan Hadi terkait beberapa hal, diantaranya kemungkinan adanya resiko keselamatan para penerima kartu saat perjalanan ke Kantor Bank Mandiri. Juga bagaimana antisipasinya jika ternyata ada sedikit kekeliruan masalah data.
Hadi menginginkan, persoalan itu bisa diurusi di kelurahan maupun kecamatan, agar lebih dekat kepada masyarakat penerima.
Yang paling utama dalam persoalan perbedaan data kali ini, menurut Hadi Supa’at lebih dikarenakan tidak adanya verifikasi data yang valid sehingga sering terjadi banyak persoalan dilapangan.
Pernyataan Hadi Supa’at mendapat dukungan dari Otong Muji Nugroho, korlap PKH wilayah 2, yang mengaku bahwa pihak Pendamping PKH jarang dilibatkan dalam beberapa hal, salah satunya masalah BPNT ini.
â€Korlap tidak pernah dilibatkan dalam persoalan ini, jika memang dilibatkan, itupun baru kemarin kita dilibatkan. Saya telpon pihak Bank Mandiri dan hanya bertemu sekitar setengah jam saja untuk berkoordinasi,” ujarnya.
Seharusnya lanjut Otong, pendamping diikutkan dalam persoalan ini, sebab salah satu pertanggungjawaban jika PKM gagal membuka buku tabungan misalnya, maka itu tanggung jawab pendamping.
