“Untuk kesalahan administrasi, dari 140 ribu penerima bantuan, ada sekitar 28 ribu yang terancam gagal membuka buku rekening kolektif, sebab validasi datanya salah, antara KK dan KTP nya maka kami melakukan koordinasi dengan pihak DispendukCapil. Dan alhamdulillah sudah bisa dicover 20 ribu,” jelasnya.
Sedangkan sisanya lanjut Otong, akan diusahakan untuk diperjuangkan dalam pembetulan administrasinya.
Saat disinggung keikutsertaan tenaga Pemdamping PKH dalam beberapa program sebelumnya, Otong mengaku jika mereka jarang diikutsertakan dalam program-program sosial kemanusiaan dari Pemkab Jember. Namun sayangnya ia tidak mau menjelaskan alasan mengapa tidak diikutsertakan dan siapa yang berperan dalam pendampingan beberapa program pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebagaimana informasi dari beberapa pemberitaan media, yang menyebutkan bahwa beberapa agenda kegiatan aksi kemanusiaan banyak diserahkan pada satgas-satgas bentukan Bupati Faida pada waktu itu. Dan ini dibenarkan oleh Otong meski ia tidak secara terang-terangan mau berkomentar banyak terkait Satgas-Satgas bentukan Bupati Faida.
Secara terpisah, Ribut Supriadi seorang pegiat sosial juga mengeluhkan persoalan pendataan ini.
“Semua berawal dari semrawutnya DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) yang menjadi dasar dari semua bantuan sosial dalam bentuk apapun , baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun propinsi,” ujarnya sebagaimana dilansir dari xposfile.
“DTKS yang ada selama ini seakan akan menjadi kewenangan sepihak dari Dinas Sosial Kabupaten,” tambahnya.
Menurutnya, kekisruhan ini telah berlangsung sekitar 1 tahun yang lalu, pihak Dinas Sosial seringkali menganulir data yang telah diverifikasi faktual oleh pihak pemerintah desa.
“Diperparah dengan keberadaan satgas-satgas bentukan Bupati yang tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintahan desa level terbawah, RT/RW sampai diatasnya. Bahkan tanpa musdespun mereka bisa punya kekuatan untuk merubah data semau mereka,” ketusnya.
Kesemrawutan pendataan ini menurutnya tidak hanya terjadi di Kecamatan Sumbersari dan Kaliwates saja, namun di Kecamatan Pakusari juga terjadi.
“Seperti yang pernah terjadi di Desa Patemon Kecamatan Pakusari,” tandasnya. (AH)
