“Saya yakin partai-partai yang lain juga akan objektif dan tahu tentang bagaimana menempatkan hak angket itu di dalam sistem ketatanegaraan kita,” kata Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menanggapi kuantitas partai politik dari kubu 01 dan 03 di DPR RI yang lebih besar dibandingkan pihaknya jika harus melayangkan hak angket. Meski demikian, ia meyakini sikap dari masing-masing partai politik itu tak akan kompak pada ujungnya.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menanggapi kuantitas partai politik dari kubu 01 dan 03 di DPR RI yang lebih besar dibandingkan pihaknya jika harus melayangkan hak angket. Meski demikian, ia meyakini sikap dari masing-masing partai politik itu tak akan kompak pada ujungnya.
“Saya kira demikian (tidak akan kompak), ya kita lihat saja. Tapi saya yakin para ketua umum partai, terutama partai pendukung pemerintah akan objektif terhadap bagaimana seharusnya hak angket itu ditempatkan,” ungkapnya.
Ace menegaskan Partai Golkar dalam posisi menolak pengguliran hak angket di DPR RI.
Menurutnya jika yang dipermasalahkan terkait dugaan kecurangan, maka tak tepat untuk DPR memanggil lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen. Ini sama dengan DPR mengintervensi KPU yang sedang menghitung hasil pilihan rakyat untuk DPR periode selanjutnya.
“Pertama, tentu Partai Golkar menolak ya terhadap hak angket tersebut, jelas saya kira. Kedua, urgensi dari hak angket ini apa? kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu maka tidak pada tempatnya hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu,” katanya. (tim)
