Jakarta, EDITOR.ID,- Langkah politik mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024 ke DPR, terus digaungkan oleh capres nomor urut 3 sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo dan para pendukungnya. Gagasan Ganjar ini juga di amini oleh Timnas Amin dan Anies Baswedan.
Ide Ganjar langsung disambut positif tiga partai pengusung Anies Baswedan yakni NasDem, PKB dan PKS. Partai-partai Koalisi Perubahan bahkan menyatakan menunggu sikap lanjutan dari PDIP selaku inisiator hak angket.
Namun anehnya dan masih menjadi misteri, hampir sepekan setelah sambutan positif tiga parpol pendukung Anies, PDIP belum mengambil langkah politik lanjutan yang terbuka. Kenapa para petinggi PDI Perjuangan, partai yang mengusung Ganjar Pranowo, justru belum menegaskan soal hak angket.
Para petinggi strategis PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani hingga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto sama sekali belum berkomentar soal rencana hak angket ini.
Gagasan angket memang sudah mengemuka oleh politisi PDIP. Meski demikian dukungannya baru disuarakan segelintir tokoh seperti Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan politikus PDIP Adian Napitupulu.
Sikap elite PDIP ini menjadi tanda tanya tersendiri. Ada dugaan, partai Banteng masih gamang untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR. Pasalnya, hingga kini kader PDIP masih banyak menjabat sebagai menterinya Presiden Jokowi. Bahkan jauh lebih banyak ketimbang parpol yang berada di kubu Jokowi sekarang ini.
“Gamang, karena ini seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi niatan Ganjar untuk ini hak angket, interpelasi, dan seterusnya itu menjadi hanya sebatas pendapat pribadi,” kata Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, Rabu (28/2/2024).
Agung mengatakan ada tiga hal yang mungkin membuat PDIP masih menahan diri untuk bersikap frontal.
Pertama, PDIP masih menunggu hasil hitung real count Pileg 2024. Partai juga masih menunggu arahan atau instruksi Megawati soal hak angket.
“Secara institusional PDIP tunggu hasil real count KPU, jadi belum padu padan sikap partai soal hak angket ini. PDIP masih menunggu, dalam konteks ini Ibu Mega sampai perhitungan suara real count KPU dilakukan,” kata dia.
Kedua, lanjutnya, ia mengatakan PDIP masih melakukan kalkulasi sekaligus menimbang momentum. Terutama terkait bargaining partai. Apakah PDIP akan masuk dalam pemerintahan mendatang ataukah akan mengambil sikap sebagai partai oposisi.
Karena menjadi partai oposisi tidak menguntungkan dari sisi posisi politik dalam pemerintahan. Apalagi suara PDIP cukup signifikan dalam Pileg 2024. Seharusnya PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
