Jakarta, EDITOR.ID — Gerbong mutasi dan penataan struktur pejabat tinggi negara kembali bergerak dinamis di bawah kepemintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pada Jumat (2/10/2026), Istana Negara kembali menjadi saksi pelantikan sejumlah pejabat strategis, salah satunya adalah pucuk pimpinan di tubuh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Menariknya, kali ini Presiden Prabowo Subianto kembali memberhentikan orang nomor satu di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Prabowo mengganti Muhammad Qodari dengan resmi melantik Syahganda Nainggolan. Syahganda merupakan pejabat keempat yang duduk di kursi Kepala Bakom. Sebelumnya Bakom pernah dipimpin Angga Raka Prabowo, Hasan Nasbi dan terakhir Muhammad Qodari.
Penunjukkan Syahganda Nainggolan membuat publik penasaran dan tanda tanya. Ada agenda apa gerangan Prabowo mengangkat Syahganda masuk Istana.
Pasalnya Syahganda selama ini dikenal sebagai sosok aktivis senior yang dikenal rajin menentang dan melontarkan kritik tajam terhadap kekuasaan—mulai dari era Orde Baru hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Tapi ia kini resmi mengemban posisi strategis sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Tidak hanya itu, estafet kepemimpinan di badan komunikasi pemerintah ini juga turut menghadirkan Fadli Hartono yang dipercaya mendampingi sebagai Wakil Kepala Bakom RI.
Penunjukan ini menandai babak baru dalam karier birokrasi dan komunikasi publiknya, sekaligus mencerminkan cairnya batas antara kubu oposisi dan lingkaran kekuasaan di Indonesia.
Rekam Jejak Perlawanan: Era Orde Baru hingga Pemerintahan Jokowi
Nama Syahganda Nainggolan bukanlah figur baru di panggung gerakan sosial-politik nasional. Sejak era 1980-an hingga 1990-an, ia merupakan bagian dari gerakan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi yang gigih menentang kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Konsistensinya dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat dan reformasi membuatnya kerap berhadapan langsung dengan aparat keamanan pada masa itu.
Tidak berhenti pada era Orde Baru, sikap kritis Syahganda terus berlanjut hingga era Reformasi, termasuk ketika ia menjadi salah satu suara oposisi yang paling vokal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pernah Mendekam di Penjara
Sikap kritis tersebut bahkan sempat membawanya berurusan dengan hukum dan mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2020 akibat pandangan politik dan kritik tajam yang ia sampaikan di ruang publik.
Transformasi ke Lingkaran Kekuasaan
Meski memiliki sejarah panjang sebagai oposisi dan pengritik rezim yang berkuasa, dinamika politik nasional kerap menghadirkan kejutan. Masuknya Syahganda ke dalam struktur pemerintahan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menunjukkan pendekatan baru dalam merangkul berbagai elemen strategis untuk memperkuat narasi komunikasi publik negara.
Sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjembatani informasi antara kebijakan negara dan pemahaman masyarakat luas, serta membangun transparansi dan komunikasi yang efektif di tengah kompleksitas isu nasional.
Reaksi Publik dan Tantangan ke Depan
Langkah penunjukkan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sejumlah pihak melihatnya sebagai langkah rekonsiliasi politik yang positif, di mana pengalaman panjang seorang aktivis jalanan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas komunikasi pemerintah.
Di sisi lain, sebagian pengamat menyoroti pentingnya konsistensi sikap kritis ketika seseorang telah berada di dalam sistem kekuasaan.
​Rotasi ini juga langsung menyita perhatian publik karena turut mengubah peta penempatan figur-figur penting di lingkaran Istana. Muhammad Qodari, yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Kepala Bakom RI, kini digeser untuk menempati posisi baru yang tidak kalah strategis, yakni sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI.
​Perpindahan ini dinilai sebagai bagian dari strategi konsolidasi internal pemerintah guna memperkuat sinergi antara narasi kebijakan publik, komunikasi strategis kepresidenan, serta pemberian pertimbangan pertimbangan esensial bagi kepala negara.
Kini, publik menantikan bagaimana Syahganda Nainggolan akan membuktikan kapasitasnya dalam memimpin lembaga komunikasi pemerintah, membawa sudut pandang kritisnya ke dalam kebijakan internal, serta mengawal arus informasi publik secara objektif dan akuntabel.
​Komentar Resmi dan Tanggapan Kalangan Kompeten
​Sejumlah pengamat politik dan pejabat tinggi memberikan pandangan beragam terkait perombakan formasi komunikasi dan penasihat istana ini:
​Penguatan Narasi Publik: Sejumlah kalangan analis komunikasi politik menilai penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom RI membawa warna baru bagi corong informasi pemerintah.
Dengan latar belakang aktivisme dan pengalamannya yang kritis terhadap dinamika kebijakan publik, kepemimpinannya diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara program-program strategis pemerintah dengan pemahaman masyarakat luas secara lebih transparan dan dialogis.
​
Sinergi Positif di Lingkaran Istana: Peralihan peran Muhammad Qodari ke posisi Sekretaris Wantimpres juga dipandang sebagai langkah taktis. Kombinasi kepiawaian analisis data survei dan komunikasi politik yang dimiliki Qodari dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat dapur perumusan pertimbangan strategis presiden.
​Respon Publik dan Warganet
​Pergantian kepemimpinan ini sontak memicu riak di lini masa media sosial. Berbagai platform digital diramaikan oleh diskusi warganet, mulai dari perbincangan hangat mengenai gaya komunikasi Bakom RI di bawah komando baru hingga spekulasi arah kebijakan informasi pemerintah ke depannya. (*)
