JAKARTA, EDITOR.ID, 1 Oktober 2026 — Dinamika perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memicu sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026).
Pelantikan ini terbilang menarik perhatian masyarakat luas. Pasalnya, Luky sebelumnya sempat dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu pada Selasa (21/4/2026) oleh Menteri Keuangan kala itu, Purbaya Yudhi Sadewa.
Latar Belakang: Polemik Anggaran Motor Listrik MBG
Pencopotan Luky pada April lalu diwarnai isu perihal pengadaan motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya sempat mengemukakan adanya celah (vulnerability) pada perangkat lunak sistem Direktorat Jenderal Anggaran yang membuat alokasi pengadaan motor listrik tetap lolos, padahal sebelumnya sempat ditolak dalam proses verifikasi awal.
Ketika dikonfirmasi media pada Mei 2026 terkait hubungan pencopotan tersebut dengan celah sistem DJA, Purbaya memberikan jawaban retoris, “Mungkin, Anda tebak saja sendiri,” sambil menegaskan bahwa sistem DJA telah langsung diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Namun, pasca-pergantian kepemimpinan Kemenkeu kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada pertengahan September 2026, Presiden Prabowo memutuskan untuk memanggil kembali Luky ke jajaran pimpinan Lapangan Banteng sebagai Wamenkeu.
Komentar & Tanggapan Resmi
Pernyataan Luky Alfirman (Wamenkeu Dilantik)
Menanggapi dinamika yang sempat menerpanya hingga kini resmi dilantik menjadi Wamenkeu, Luky Alfirman menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaannya. Ia mengungkapkan bahwa masa rehat usai pencopotan merupakan momen introspeksi.
“Setelah sempat ‘hibernasi’, saya siap kembali mengabdi. Focus kami di bawah kepemimpinan Pak Menkeu Suahasil Nazara adalah menjaga akuntabilitas, efisiensi anggaran, serta memastikan koordinasi fiskal berjalan optimal untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo,” ujar Luky di Jakarta.
Tanggapan Pihak Pemerintah (Kementerian Keuangan)
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penunjukan jajaran Wamenkeu merupakan hak prerogatif Presiden.
“Pengangkatan Bapak Luky Alfirman sebagai Wamenkeu adalah wewenang penuh Presiden Prabowo Subianto. Rekam jejak dan keahlian beliau dalam tata kelola keuangan negara serta penganggaran sangat dibutuhkan untuk memperkuat tim pimpinan Kemenkeu dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik.”
Sorotan Pengamat & Tokoh Publik (Ekonom Sektor Swasta/Indef)
Peneliti Eksekutif dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memberikan pandangan kritis terkait penunjukan ini. Menurutnya, pembenahan tata kelola sistem anggaran harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kembalinya Pak Luky ke level pimpinan strategis menunjukkan bahwa pemerintah masih membutuhkan kepakaran teknis beliau di bidang penganggaran. Namun, kasus celah sistem pengadaan motor listrik MBG terdahulu harus dijadikan pelajaran berharga. Sebagai Wamenkeu, tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa pengawasan dan akuntabilitas sistem anggaran Kemenkeu kini jauh lebih solid dan transparan.”
Rincian Harta Kekayaan Luky Alfirman
Seiring dengan pengangkatannya sebagai Wamenkeu, profil dan kekayaan Luky Alfirman turut menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan laporan LHKPN KPK tertanggal 27 Februari 2026, total harta kekayaan Luky tercatat sebesar Rp52,8 miliar.
Aset tersebut didominasi oleh kekayaan likuid dan barang tidak bergerak, dengan rincian utama meliputi:
Kas dan Setara Kas: Rp23,0 miliar
Surat Berharga: Rp15,0 miliar
Tanah dan Bangunan: Rp13,0 miliar
Aset Lainnya / Alat Transportasi: Sisanya terbagi dalam aset bergerak dan kas pendukung.
Dengan bergabungnya Luky Alfirman, kini Kemenkeu diperkuat oleh tiga Wakil Menteri Keuangan yang mendampingi Menkeu Suahasil Nazara demi mengawal stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
