EDITOR.ID, Jakarta,- Meski di awal pembahasan banyak anggaran aneh dan tak masuk akal, salah satunya pengadaan lem Aibon senilai Rp82 Miiar dan pensil senilai Rp128 miliar, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta akhirnya disahkan.
DPRD dan pemerintah DKI Jakarta akhirnya menyepakati untuk mengesahkan RAPBD menjadi APBD 2020 sebesar Rp 87,9 triliun pada Rabu, 11 Desember 2019.
Meski sudah diketok palu namun anggota dewan banyak memberikan catatan terhadap hasil pembahasan anggaran yang penuh kontroversi itu.
Tak hanya soal anggaran janggal seperti anggaran lem aibon, pembahasan RAPBD DKI ini juga terlambat 11 hari dari jadwal penyerahan ke Kemendagri pada 30 November lalu. Untuk mengejar target rapat paripurna 11 Desember 2019, rapat komisi hingga rapat badan anggaran pun dikebut hingga malam hari.
Namun hingga RAPBD DKI akhirnya disahkan, beberapa anggota Dewan masih mempersoalkan sejumlah mata anggaran. Alasannya, pemerintah provinsi belum memberikan rekomendasi, kajian, dan analisis teknis pada sejumlah mata anggaran yang dipersoalkan itu.
“Data rinci baru diberikan menjelang pembahasan. Lalu penjelasannya hanya mengandalkan opini lisan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah),†kata Ketua Fraksi PSI Ahmad Idris, Rabu (11/12/2019). “Itu sulit sekali dijadikan pegangan.â€
Fraksi PSI, kata Ahmad Idris, setidaknya masih mempersoalkan tiga mata anggaran yang dinilai paling berpolemik. Di antaranya adalah anggaran proyek pembangunan rute 2 kereta light rail transit (LRT) Pulogadung-Kebayoran Lama.
Proyek yang akan dikerjakan Dinas Perhubungan dan PT Pembangunan Jaya ini membutuhkan dana Rp 68,7 miliar. Fraksi PSI menilai, proyek ini berpotensi melanggar peraturan karena menyerahkan seluruh pembangunan LRT kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Selain itu, PSI masih mempersoalkan anggaran penyelenggaraan Formula E sebesar Rp 1,6 triliun, pengadaan komputer Rp 128,6 miliar di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), dan pengadaan pos Rp 160 miliar di Dinas Pemadaman Kebakaran.
“Anggaran nilainya ratusan miliar rupiah tapi tak pernah dipaparkan bagaimana perbandingan harga dan kualitas dengan merek yang berbeda. Tak ada juga kajian yang jelas,†kata Idris.
Ahmad Yani, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS, juga menyebut sejumlah anggaran yang dinilai bermasalah. Misalnya anggaran gaji dan dana operasional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tetap disetujui Rp 19,8 miliar. Dewan juga hanya memberikan anggaran revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebesar Rp 200 miliar untuk PT Jakarta Propertindo, menyusul pencoretan rencana pembangunan hotel di TIM.
