Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan anggaran untuk TGUPP belum final meski telah diketok Rp 19,8 miliar. Menurut dia, anggaran itu harus dikurangi karena Dewan hanya setuju membiayai 50 anggota TGUPP, bukan 67 orang seperti yang diajukan pemerintah. “Nanti sisa uang TGUPP masuk ke pos anggaran biaya tak terduga (BTT),†kata Prasetio. “Kami juga akan sidak (inspeksi mendadak) kerja TGUPP.â€
Pejabat pelaksana tugas Kepala Bappeda DKI Jakarta, Suharti, mengatakan pemerintah provinsi memang berencana mengurangi jumlah anggota TGUPP sesuai dengan keputusan DPRD. Namun, pemerintah memerlukan waktu untuk menerapkan kebijakan tersebut. “Tak bisa langsung. Ada Undang-undang Ketenagakerjaan yang harus dipatuhi,†kata dia.
Gubernur Anies Baswedan menyatakan siap mempelajari semua masukan dan catatan yang diberikan anggota legislatif dalam proses pengesahan Rancangan APBD DKI 2020. Menurut dia, seluruh program dan proyek di Ibu Kota memang perlu perhatian dan kerja sama berbagai stakeholder, termasuk masyarakat. Dia berjanji menjalankan semua program dalam Rancangan APBD 2020 sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. (tim)
