Jakarta, EDITOR.ID,- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan akan merapat dan segera bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun kehadiran PKS mendapat penolakan dari eks kader PKS yang berada di partai kubu Prabowo yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).
Di Pilpres 2024, Gelora merupakan parpol pendukung koalisi Prabowo-Gibran. Sedangkan PKS adalah salah satu parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.
Pernyataan Mahfuz menanggapi wacana PKS yang membuka pintu kerja sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).
Mahfuz juga menyinggung jika PKS suka melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024. Terutama, kata dia, kepada Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mahfuz juga mengingatkan masyarakat dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.
Mahfuz juga mengungkapkan bahwa PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
Dia memberikan salah satu contohnya adalah adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. “Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” pungkasnya. (tim)
