EDITOR.ID, Jember, – Ada beberapa hal strategis yang membuat sempat terjadinya penolakan untuk menandatangani dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kabupaten Jember tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD.
Fraksi PDIP DPRD Jember sempat menolak menandatangani dokumen nota kesepakatan KUA PPAS beralasan karena tidak sepakat dengan sistem pembangunan kontrak jamak atau multiyears. Dimana dengan itu akan dikuasai oleh para cukong proyek.
?Ini bisa membuat seribu lebih kontraktor kecil akan gulung tikar sehingga berdampak pada tingginya angk pengangguran,” kata Hadi Supaat, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD jember.
Hal lain yang disorot pada KUA- PPAS adalah pengadaan seragam untuk aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp.9,8 Milyar, padahal pada pengadaan sebelumnya telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana ada stok pakaian dinas yang sampai sekarang belum didistribusikan.
?Karena sebelumnya telah menjadi temuan BPK RI, dimana sisa stok pakaian dinas yang sampai hari ini belum terdistribusi,” tegas Hadi pada Minggu (4/4/2021).
?Selain itu kami menyarankan, untuk pengadaan seragam batik sebaiknya membeli pada sentra-sentra batik di kabupaten Jember sebagai bentuk kepedulian pemkab Jember terhadap UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi covid-19,” tambahnya.
Hadi menjelaskan banyak hal strategis kenapa ada penolakan tersebut, intinya adalah bahwa ditemukan adanya ketimpangan dalam memasukkan anggaran, dimana pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya mendapat porsi anggaran besar, ternyata malah terjadi sebaliknya.
Sementara itu sebelumnya, Bupati Jember Hendy Siswanto kepada media menilai penolakan tanda tangan dokumen KUA PPAS tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
?Itu tetap kita hargai, namun (fraksi) yang lain sudah setuju semua,” ucapnya.
Hendy menyatakan bahwa proyek pengerjaan pembangunan di Jember bukan hanya untuk orang Jember, orang luar juga boleh. (Tim)
