“Modus yang ketiga bahwa ada pengaduan masyarakat kalau tadi top down, kalau ini pengaduan dari masyarakat terhadap kepala-kepala daerah. Lalu dengan pengaduan masyarakat itu dijadikan sebagai alat rekam,” ujar Hasto.
Terakhir, Hasto menuding, adanya mobilisasi kepala desa di Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Padahal netralitas kepala desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dia menjamin, informasi yang disampaikannya valid. “Yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan, mata politik hukum di mata rakyat, dan juga di mata Tuhan yang Mahakuasa bahwa itu memang terjadi. Karena itulah lebih baik melakukan autokritik,” ujar Hasto.
“Karena yang menyalahgunakan kekuasaan rakyat bukan hanya melanggar hukum, tapi local wisdomnya itu. Pelanggaran terhadap suatu hal yang sangat prinsip dampaknya bisa tujuh turunan,” kata Hasto menambahkan. (tim)
