Jakarta, EDITOR.ID,- Gubernur Riau, Abdul Wahid mengungkap saat ini keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam kondisi genting. APBD pada 2025 mengalami defisit sebesar Rp 3,5 triliun. Penyebab utama defisit ini adalah tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2,2 triliun serta defisit APBD tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun. Ini terbesar sepanjang sejarah.
Gubernur Riau, Abdul Wahid mengaku dirinya dibikin pusing tujuh keliling menghadapi masalah kesulitan keuangan tersebut. Abdul bahkan melihat 21.000 pegawai negeri sipil (PNS) Riau seolah tak bekerja.
Hal ini dibeberkan Abdul Wahid dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026 yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu (12/3/2025).
Abdul Wahid mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu sepanjang sejarah Riau.
“Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp 2,2 triliun. Biasanya Rp 200 miliar, Rp 250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Di mana mau dicari duitnya?” ujar Abdul.
Menurutnya, tunda bayar biasanya hanya berkisar Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar. Ia menilai bahwa masalah ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan.
“Terakhir mungkin saya akan mengambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali ini pegawai kita 21.000 termasuk guru- guru lah ya semua, itu tidak ada kerja tahun ini. Apakah TPP nya harus kita potong sebagai menutupi biaya yang ada, itu masih saya pertimbangkan,” ungkap Wahid.
Saking gentingnya kondisi keuangan provinsi Riau saat ini, Gubri Wahid mengaku tidurnya diatas jam 03.00 WIB dinihari bangun jam 05.00 WIB selama 11 hari bertugas. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk keseriusan dirinya mengurus daerah ini.
“Saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Mudah-mudahan saya ini kuat sajalah menghadapinya. Untuk bapak ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita,” curhatnya.
Sebagai evalausi tahun ini, Ia juga menginformasikan kepada DPRD bahwa dirinya menolkan biaya semuanya, tetapi itu juga tidak menutupi. Kondisi ini menurut Gubri jangan sampai terjadi di tahun- tahun berikutnya.
” Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja. Biar kebijakan saya tidak populer tidak masalah, yang penting persoalan selesai,” kata Gubri
Pangkas Tunjangan Penghasilan Pegawai PNS
Oleh karena itu sebagai pemimpin Abdul Wahid akan mengambil kebijakan tak populer demi menyelamatkan APBD. Abdul mempertimbangkan akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.
Kebijakan tersebut akan diambil menyikapi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mengalami defisit Rp1,5 dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2 triliun lebih.
Sementara kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau secara ril hanya sebesar Rp8 triliun. Sedangkan belanja pegawai mencapai lebih kurang Rp4 triliun.
Tak hanya TPP, sejumlah anggaran lain juga akan menjadi sasaran yang bakal dipangkas, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial, Focus Group Discussion (FGD) dan lainnya.
Abdul menjelaskan bahwa belanja pegawai di Riau telah mencapai 38 persen dari total anggaran, padahal seharusnya tidak melebihi 30 persen.
“Soal pemotongan TPP. Saya sudah baca neraca keuangan, dari sisi undang-undang (mandatory) sebenar kita sudah melanggar, seharusnya kita dibolehkan hanya 30 persen, tapi kondisi saat ini sudah mencapai 38 persen. Ini belum lagi masuk PPPK, bisa 40 persen lebih belanja pegawai kita,” kata Gubri.
Ia menegaskan bahwa TPP merupakan tambahan di luar gaji yang seharusnya diberikan berdasarkan beban kerja, bukan sekadar formalitas.
Setiap bulan, Pemprov Riau mengeluarkan Rp 85 miliar untuk membayar TPP. Dengan kondisi keuangan yang sulit, kebijakan pemangkasan ini dianggap sebagai langkah rasional agar bebas fisikal tidak semakin berat.
“Secara logika, kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka (pegawai) kerjakan? Sedangkan TPP itu semangatnya adalah tambahan, bukan gaji. TPP itu di luar gaji yang sudah diatur negara, tapi TPP adalah tambahan beban kerja,” tambah Abdul Wahid.
Gubri menyatakan, Pemprov Riau harus mengeluarkan anggaran lebih kurang sebesar Rp85 miliar untuk membayar TPP setiap bulannya.
“Kita harus rasional. Juga dalam menyusun anggaran, agar beban fiskal kita tidak terlalu tertekan, karena kondisi keuangan kita saat ini sulit. Kalau normal sebetulnya tidak ada masalah, no problem kalau normal. Tapi saya janji, kalau tahun ini ada pemotongan TPP tahun depan beda,” ujarnya.
Abdul Wahid menyebut, sudah beberapa skema yang dilakukan Pemprov Riau untuk mengatasi defisit anggaran, seperti menaikan pendapatan dan lainnya.
“Karena itu harus ada solusi yang konkret, memang kebijakan ini tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kebijakan ini harus kita ambil supaya tekanan finansial kita tidak terlalu mengangah. Kalau kondisi ini kita biarkan setiap tahun, daerah ini bisa bangkrut, dan saya tidak mau jadi daerah yang gagal,” tutupnya.
Abdul Wahid (politikus PKB) adalah gubernur Riau baru hasil Pilkada 2024 yang mulai menjabat 20 Februari 2025. Abdul Wahid yang sebelumnya Anggota DPR RI dari PKB ini diusung 3 partai PKB, PDIP dan Nasdem, menang 44,31% melawan 2 paslon lain. (tim)
