Jakarta, EDITOR.ID,- Proyek pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinanti-nanti para pemilik uang akan menghasilkan cuan miliaran, justru menyisakan pilu. Seperti yang dialami puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan di Aceh.
Layanan Makan Bergizi Gratis yang dibuat 97 dapur MBG Yogyakarta ini terpaksa dihentikan sementara mulai awal Juni.
Puluhan dapur MBG tersebut terpaksa menghentikan aktivitas pelayanan dapur secara massal akibat pencairan anggaran dari pemerintah pusat belum kunjung diterima oleh masing-masing manajemen SPPG di daerah.
Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi layanan makanan bergizi yang seharusnya diterima oleh para penerima manfaat, terutama pelajar dan kelompok rentan.
Sejumlah pengelola dapur layanan gizi mengaku terpaksa menghentikan produksi karena keterbatasan dana untuk membeli bahan pangan dan membayar operasional harian.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran akan terganggunya keberlanjutan program yang selama ini digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Di lapangan, beberapa titik layanan dilaporkan mulai kosong aktivitas dan tidak lagi melakukan distribusi makanan seperti biasanya.
Para petugas SPPG juga menyebutkan bahwa mereka masih menunggu kejelasan jadwal pencairan anggaran dari pihak terkait.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas tata kelola dan distribusi anggaran program strategis nasional tersebut.
Pemerintah daerah disebut telah menerima laporan dan berupaya melakukan koordinasi agar layanan dapat kembali berjalan normal.
Hingga kini, masyarakat masih menantikan kepastian solusi agar program MBG dapat kembali berjalan tanpa mengganggu kebutuhan gizi penerima manfaat.
Sekda DIY sekaligus Ketua Percepatan MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama tim satgas.
Berdasar hasil evaluasi tersebut, diketahui ada sebanyak 97 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah DIY memilih tutup dapur untuk sementara waktu.
“Ternyata banyak ada 97. Ya banyak, ya karena virtual account-nya belum, jadi belum tertransfer. Persyaratan juga ada yang belum banyak terpenuhi,” kata Ni Made Dwipanti Indrayanti sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Kamis (11/6/2026).
Ia merinci, dari total puluhan dapur yang lumpuh tersebut, sebanyak 42 SPPG murni berhenti beroperasi karena terkendala anggaran pusat yang belum turun.
Sementara itu, 55 SPPG sisanya dihentikan sementara waktu karena tersandung permasalahan lain, salah satunya kendala administratif yang belum rampung.
Made menyampaikan, Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah titik penutupan dapur mbg terbanyak di DIY, yakni menyentuh total 36 SPPG. Posisi berikutnya disusul oleh Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah dapur yang berhenti sementara mencapai 22 SPPG.
“Permasalahan dana VA (virtual account) belum cair terkonsentrasi di Gunungkidul sebanyak 22 SPPG, Bantul 10 SPPG, dan Sleman,” urai Made memetakan wilayah macet anggaran.
Meskipun puluhan dapur menghentikan pelayanan, Made menyebutkan secara keseluruhan total jumlah SPPG yang terdata dan dibangun di wilayah DIY sebenarnya berjumlah sangat besar hingga mendekati angka 400 unit.
“(Sekitar) 380-an atau 390-an hampir 400 cukup banyak,” tutur Sekda DIY.
386 Dapur MBG di Jateng Ditutup Akibat IPAL
Sengkarut program andalan pemerintah pusat ini tidak hanya terjadi di wilayah Yogya dan Aceh. Layanan Makan Bergizi Gratis 386 dapur MBG di wilayah Jawa Tengah juga sudah diberhentikan sementara sejak tanggal 25 Mei 2026 lalu.
Berbeda dengan DIY yang tersendat masalah pencairan dana operasional, penutupan massal ratusan dapur umum di Jawa Tengah terpaksa dilakukan lantaran fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di ratusan dapur tersebut dinilai buruk dan belum memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengatakan bahwa informasi valid mengenai penutupan ratusan titik layanan tersebut diperoleh langsung berdasarkan data dari Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah.
“Data yang kami terima dari koordinator BGN Jateng itu ada 386 SPPG. Permasalahannya semuanya masalah IPAL yang belum memenuhi syarat,” kata Urip Sihabudin saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2026).
Puluhan Dapur di Aceh Tutup Dana Belum Cair
Puluhan dapur MBG di berbagai kabupaten dan kota di Aceh terpaksa menghentikan operasionalnya sejak Senin (8/6/2026). Penutupan ini terjadi serentak di sejumlah daerah akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dampaknya, ribuan siswa di sekolah-sekolah tidak lagi menerima makanan bergizi gratis, sementara relawan, koki, dan UMKM yang terlibat juga kehilangan aktivitas. Hingga kini di Aceh tercatat ada 745 SPPG yang sudah memiliki SKEP.
Aceh Besar 27 Dapur MBG Stop Beroperasi
Di Aceh Besar, sebanyak 27 dapur MBG berhenti beroperasi. Koordinator Wilayah SPPG Aceh Besar, Feisal Akbar, menegaskan, “Benar sesuai dengan pendataan kita di lapangan, terdapat 27 dapur MBG di Aceh Besar tidak beroperasi sejak hari ini.”
Lantaran anggaran belum cair.” Dari total 60 dapur, hanya 54 yang masih berjalan, sementara enam lainnya masih dalam proses administrasi.
Aceh Barat 10 Dapur Juga Tutup Tunggu Dana Cair
Di Aceh Barat, 10 dapur MBG juga tutup. Koordinator wilayah, Gladys, menjelaskan, “Untuk di Aceh Barat sendiri ada 10 dapur yang berhenti operasional. Per hari ini sudah dilaporkan dan sedang diproses pencairan.” Beberapa dapur masih bertahan dengan sisa dana, namun hanya cukup untuk dua hingga tiga hari ke depan.
Nagan Raya 14 Dapur Berhenti Beroperasi Akibat Dana Belum Cair
Di Nagan Raya, enam dari 14 dapur MBG berhenti beroperasi. Koordinator Wilayah BGN, Shaleha, berharap minggu ini dana masuk kembali sehingga SPPG dapat beroperasional seperti biasa.
Aceh Selatan 7 Dapur Tutup Sementara
Di Aceh Selatan, tujuh dapur MBG tutup sementara. Kepala SPPG Tapaktuan Padang, Amirul Hadi Hasibuan, membenarkan, “Betul, terkait terkendala administrasi pencairan dana Bantuan Pemerintah (Banper).”
Kota Langsa Enam Dapur Berhenti Operasi
Di Kota Langsa, enam dapur MBG menghentikan operasional karena supplier bahan pangan belum menerima pencairan dana.
Koordinator Wilayah MBG Kota Langsa, Putri Balqis, menegaskan, bahwa 6 dari 28 SPPG berhenti operasional, karena menunggu cairnya saldo Virtual Account (VA). Akibatnya, puluhan sekolah tidak lagi menerima makanan bergizi gratis.
Kota Sabang Dua Dapur Hentikan Sementara Operasi
Di Kota Sabang, dua dari tiga dapur MBG berhenti beroperasi.
Koordinator Wilayah BGN Sabang, Yuni Karnisa, menjelaskan, 2 dari tiga SPPG berhenti sementara karena menipisnya saldo Virtual Account (VA) BGN. Satu SPPG masih tetap berjalan karena sudah dilakukan top up. Akibatnya, layanan gizi di 39 sekolah terdampak.
Sementara itu, di Aceh Jaya, seluruh 12 dapur MBG masih beroperasi normal. Namun, Koordinator BGN Aceh Jaya, Cut Lisa, mengingatkan, kemungkinan ada 2 yang tidak beroperasi atau tutup sementara jika dana operasional belum masuk.
Pembangunan Dapur MBG di Kabupaten Passer Macet, Kontraktor Menghilang
Sementara di Kabupaten Passer, puluhan proyek pembangunan dapur MBG macet gara-gara pembayaran seret. Alih-alih meraup untung dari program strategis nasional tersebut, sejumlah subkontraktor dan penyedia material lokal kini harus gigit jari setelah hak pembayaran mereka dengan nilai fantastis mencapai lebih dari Rp3,5 miliar tak kunjung dilunasi oleh pihak kontraktor pelaksana.
Perwakilan pengusaha lokal akhirnya nekat mengadukan nasib mereka langsung ke pusat pemerintahan provinsi.
Maskur, salah satu subkontraktor yang terdampak, mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda. Tagihan mereka kepada pemilik proyek Dapur MBG macet. Mereka mengadukan nasibnya ke Gubernur.
Sebagai pemilik toko material di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Maskur awalnya bangga bisa berkontribusi menyuplai berbagai kebutuhan fisik untuk pembangunan pabrik Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut.
Namun, kebanggaan itu berubah menjadi keresahan setelah pihak pemegang proyek mulai seret melakukan pembayaran. Ironisnya, kondisi pelik ini tidak hanya menimpa dirinya sendiri, melainkan menyandera banyak pengusaha daerah lainnya yang modal usahanya kini berputar macet.
Benang kusut proyek ini semakin terurai setelah diketahui ada dua kontraktor utama yang menangani pengerjaan di lapangan.
Salah satu kontraktor bahkan dikabarkan telah menghilang bak ditelan bumi dan meninggalkan proyek begitu saja tanpa menuntaskan kewajiban finansialnya kepada para mitra lokal.
Sementara itu, satu kontraktor lainnya yang tersisa hanya sesekali memberikan respons tanpa ada tindakan konkret untuk melunasi utang-utang yang menumpuk.
Dampak dari macetnya aliran dana ini mendarat telak pada napas dapur para pelaku usaha daerah yang sebagian besar bergerak dengan modal pas-pasan.
Maskur, yang secara pribadi mengalami kerugian hingga Rp300 juta, kini memegang kuasa dari rekan-rekan sesama subkontraktor untuk memperjuangkan total piutang yang menyentuh angka Rp3.503.777.000.
Baginya, angka miliaran rupiah tersebut adalah taruhan hidup dan mati bagi keberlangsungan bisnis skala kecil menengah di daerah.
Di tengah situasi yang serba pasif, para korban kini menaruh harapan besar pada tangan dingin Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk bertindak sebagai mediator yang tegas.
Mereka hanya menuntut hak mendasar yang sederhana, yakni pembayaran atas keringat dan material yang sudah tertanam pada bangunan pabrik.
Para pengusaha lokal ini pun tidak memungkiri rasa cemas mereka yang mendalam setelah melihat maraknya pemberitaan serupa di berbagai daerah yang berujung pada meja hijau.
Jika ketukan pintu di Kantor Gubernur Kaltim ini tidak membuahkan kepastian, para subkontraktor menegaskan siap membawa jeritan mereka lebih jauh hingga ke tingkat pemerintah pusat. ****
