Jakarta, EDITOR.ID,- Perseteruan lama antara Front Persaudaraan Islam (FPI) Jawa Barat dan tokoh politik Dedi Mulyadi kembali mencuat setelah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan diganti menjadi RSUD Welas Asih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. FPI mengecam dan meminta Dedi mengembalikan nama Rumah Sakit yang melayani pasien umum dari berbagai macam agama itu kembali menjadi nama Islam, Al-Ihsan.
Sebelumnya Kang Dedi, sapaan akrab Dedi Mulyadi mengubah nama RSUD dari nama berbau Islam, Al Ihsan menjadi nama berbau bahasa Sunda, Welas Asih. Penggantian nama ini bertujuan melestarikan budaya leluhur dan identitas lokal masyarakat Sunda. Nama Welas Asih jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti atau makna suka memberi pertolongan dan suka mengasihi orang.
Ketua Tanfidzi DPD FPI Jawa Barat, KH. Wawan Abdul Malik Marwan, melayangkan surat terbuka yang menyoroti keras kebijakan tersebut dan mengaitkannya dengan manuver budaya lokal Sunda yang selama ini selalu dikampanyekan dan disosialisasiken kembali oleh Dedi Mulyadi.
FPI mempertanyakan motif di balik pergantian nama yang dinilai tidak memiliki urgensi dan justru menimbulkan kecurigaan publik, terutama karena menghapus nama bernuansa Islam.
“Kenapa justru nama Islam yang harus dihilangkan, apakah ini bagian dari pola lama yang sengaja menggeser simbol-simbol Islam dari ruang publik?” tulis KH. Wawan dalam suratnya pada Rabu (3/7/2025)
Menurut FPI, nama “Al-Ihsan” memiliki makna spiritual yang dalam dan sudah menjadi identitas pelayanan rumah sakit sejak lama.
Mereka menilai, penghapusan nama tersebut bukan hanya kehilangan simbol, tetapi juga mencabut semangat moral yang sudah tertanam di kalangan tenaga medis.
FPI juga menyayangkan kecenderungan pejabat yang lebih sibuk dengan urusan simbol ketimbang memperbaiki layanan publik.
Tanpa menyebut nama secara langsung, FPI menyinggung gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang selama ini dikenal gencar mengusung kearifan lokal dan narasi budaya sunda.
“Jika ini bagian dari agenda simbolik yang berulang, tentu wajar jika masyarakat kembali curiga,” tulis FPI.
FPI mendesak agar pemerintah lebih peka terhadap perasaan umat Islam dan menghindari kebijakan yang menyinggung identitas keagamaan.
Mereka menegaskan bahwa masyarakat tidak anti terhadap budaya lokal, tetapi menolak jika budaya dijadikan alasan untuk menghapus nilai-nilai Islam dari fasilitas publik.
Sebagai jalan tengah, FPI mengusulkan agar nama gabungan dipertimbangkan, seperti “RSUD Al-Ihsan Welas Asih,” demi menjaga keharmonisan.
“Kalau memang ingin mengangkat bahasa lokal, silakan. Tapi jangan sampai menghapus nama yang sudah menyimpan makna keislaman dan nilai moral,” tegas KH. Wawan.
FPI juga mengajukan tiga tuntutan kepada Gubernur Jawa Barat:
- Meninjau ulang keputusan pergantian nama RSUD secara bijak dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
- Menyampaikan secara terbuka alasan dan manfaat kebijakan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
