Jakarta, EDITOR.ID,- Bersih-bersih dari unsur praktek curang di tubuh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mulai dilakukan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Langkah awal, bagi-bagi duit Rp 6 juta ke dapur MBG dihentikan karena membuat APBN boros Rp 1 triliun per bulan.
Langkah selanjutnya pegawai BGN dilarang keras memiliki dapur MBG. Dan puncaknya ribuan dapur MBG ditutup karena tak memenuhi persyaratan higienitas, kualitas bahan pangan dan kesiapan SDM sangat tak layak.
Dapur yang ditutup juga karena ketidaksesuaian sarana dan prasarana dengan standar operasional yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, ditemukan dapur yang dipaksakan beroperasi meskipun belum benar-benar siap.
Pegawai Dilarang Punya MBG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan seluruh pegawai di BGN dilarang memiliki atau terafiliasi dengan SPPG atau dapur MBG.
“Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan,” ujar Arumsari di Kompleks Istana, Jakarta, Senin.
Menurut Agustina, larangan tersebut diterapkan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, mengingat pegawai BGN memiliki peran dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan terkait program MBG.
Ia menjelaskan, pada periode kepemimpinan sebelumnya terdapat sejumlah regulasi terkait dapur MBG yang diubah dan dinilai berpotensi mengakomodasi kepentingan tertentu. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemberian insentif SPPG yang disamaratakan menjadi Rp 6 juta per hari.
“Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp 6 juta flat, diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 100 meter kan karena kepentingan,” terangnya.
Agustina menekankan bahwa fokus BGN saat ini bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur MBG, melainkan memastikan program tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
“Fokus kami adalah penerima manfaat, baru ngomong dapur, dibedakan loh. Kalau yang dulu mungkin ujungnya pokoknya dapur ya, pokoknya mungkin dapur, kami nggak mau, pokoknya penerima manfaat dulu kita refocusing, benar-benar yang targeted yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu baru konsekuensinya pasti dapur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agustina mengungkapkan bahwa hasil evaluasi dan audit yang sedang dilakukan berpotensi memunculkan kebijakan penggabungan hingga penutupan sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan.
“Pasti ada SPPG yang bisa jadi disatukan, mungkin bisa jadi ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami, audit itu tidak layak,” tuturnya.
Komisi IX DPR: Ribuan Dapur MBG Ditutup
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut lebih dari 4.000 unit dapur MBG ditutup.
“Menurut informasi yang saya dapatkan dari internal BGN (Badan Gizi Nasional), jumlah dapur yang sudah ditutup sementara bukan 1.738, tetapi sudah mencapai lebih dari 4.000 dapur. Ini tentu menjadi alarm serius bahwa tata kelola program MBG harus segera dibenahi secara menyeluruh,” ujar Charles kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Diungkapkan Charles, permainan licik yang paling banyak ditemui pada SPPG yakni tidak memenuhi standar umum terkait higienitas. Kemudian kualitas bahan pangan dan kesiapan SDM sangat tak layak.
Selanjutnya ditemukan dapur yang ketidaksesuaian sarana dan prasarana dengan standar operasional yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, ditemukan dapur yang dipaksakan beroperasi meskipun belum benar-benar siap.
“Jangan sampai target percepatan justru mengorbankan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” jelas Charles.
DPR Minta Semua Dapur Diaudit Jangan Ada yang Menyeleweng
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berurusan dengan kesehatan anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar. Ia tak ingin niat baik pemerintah justru menimbulkan risiko kesehatan karena lemahnya pengawasan di lapangan.
“Dengan jumlah suspend yang sangat besar, BGN perlu melakukan evaluasi total, bukan sekadar penutupan sementara,” sambungnya.
Ada 3 catatan yang diberikan Charles ke BGN. Pertama, evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen dan verifikasi mitra dapur.
Kedua, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan quality control di lapangan. “Ketiga, evaluasi terhadap pola target yang terlalu menekankan kuantitas dibanding kesiapan operasional,” tutur Charles.
“Prinsipnya, program strategis nasional sebesar ini harus dibangun dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
Bakom: Ribuan SPPG Ditutup Sementara
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom RI) M Qodari saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (13/5), mengatakan ada 1.738 dapur MBG yang operasinya dihentikan sementara. Kebijakan itu diambil usai ribuan dapur program MBG itu tidak memenuhi standar.
“Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar,” ujar Qodari.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan program MBG,” sambung Qodari. ***
