Settia

Pakar Hukum UI: Bila Tidak Obyektif, Kritikan KAMI Bisa Langgar Hukum

EDITOR.ID, Jakarta,- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Prof Indriyanto Seno Adji mengingatkan agar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mendeklarasikan diri, Selasa (18/8.2020) siang tadi, bersikap konstitusional saat menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“KAMI sebaiknya bersikap secara konstitusional, karena pernyataan kebebasan berpendapat secara politik tidak pernah bersifat absolut tanpa batas. Dalam kehidupan bernegara ada limitasi-limitasi regulasi dan doktrin hukum yang memberikan pagar politik dan hukum secara implementatif. Jangan sampai ada destruksi rambu-rambu untuk melanggar hukum,” kata Indriyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Prof Indriyanto Seno Adji. (ist)

Menurut Prof Seno Adji, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, termasuk memberikan kritikan terhadap pemerintahan.

Namun, jika kritikan tersebut seperti yang dilakukan KAMI bersifat tendensius dan tidak objektif, maka bisa mengarah kepada bentuk pelanggaran hukum.

“Sebatas pemberitaan viral di media sosial masih dalam tataran kritik/pernyataan terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah, itu dijamin oleh konstitusi dalam kerangka kebebasan berpendapat dan belum bisa dikategorikan pemberitaan provokatif,” tuturnya.

Namun, kata Indriyanto, apabila KAMI melakukan kritik/ pernyataan terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah atau pernyataan yang tendensius dan tidak objektif, maka hal itu bisa disebut sebagai bentuk penghinaan formil.

Prof Indriyanto kemudian mencontohkan kritik/ pernyataan yang menjurus tendensius dan tidak obyektif, antara lain :

  1. Tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi dengan melanggar politik bebas aktif.

  2. Tuduhan Kedua, pemerintah melakukan pembiaran dengan masuknya militer Tiongkok dengan alasan tenaga kerja asing (TKA)

  3. Tuduhan Ketiga munculnya PKI gaya baru yang dibiarkan pemerintah.

Contoh lain terkait dengan pendapat-pendapat yang membungkus seolah kebebasan berpendapat sebagai jaminan konstitusi.

Dan puncaknya adalah provokasi penggantian pucuk pimpinan negara dilakukan dengan cara-cara sebagai kritik/ pernyataan yang tegas dan jelas jalannya kasar, tidak objektif, tidak sopan, tidak konstruktif, dan tidak zakelijk sifatnya.

“Sehingga, ini membawa orang tersebut dalam apa yang kemudian disebut sebagai kebencian (hatred), ejekan/cemoohan (ridicule), atau penghinaan (contempt),” sebut Prof Seno Adji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *