Jakarta, EDITOR.ID,- Bos-bos kaya pemilik duit menggeruduk Kantor Badan Gizi Nasional. Mereka mengamuk sebab investasi uang miliaran yang sudah dikeluarkan untuk membangun proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) besar-besaran terancam tak lanjut.
Sejumlah investor SPPG mendatangi kantor BGN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026). Para penguasa titik dapur MBG ini meminta kejelasan dapur program MBG yang telah mereka bangun dengan investasi miliaran rupiah namun belum juga beroperasi setelah tujuh bulan.
Aksi protes sempat memanas dan terjadi adu mulut dengan petugas keamanan. Mereka bahkan meluapkan kemarahan di lobi kantor hingga nyaris tak terkendali.
Kericuhan ini dipicu oleh ketidakjelasan nasib operasional fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pembangunannya telah rampung sejak tujuh bulan lalu namun hingga kini dibiarkan mangkrak.
Mereka mempertanyakan keberlanjutan dari program MBG pasca mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam video yang viral di media sosial, tampak ketegangan dan adu mulut hebat antara massa dan petugas keamanan.
Seorang pria paruh baya yang berjalan menggunakan kruk penyangga kaki menuntut keadilan atas modal jumbo yang telah mereka korbankan di daerah, terutama di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).
“Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah membuat dapur seharga miliaran. Sampai detik ini, tidak ada kejelasan! Kami butuh negara hadir!” ujarnya dengan nada emosional di tengah barikade hidup petugas keamanan.
Suasana semakin memanas ketika para investor menegaskan loyalitas politik mereka demi menagih janji pertanggungjawaban dari pemerintah.
Ia menekankan, kehadiran mereka murni untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, terkait dana operasional yang berjalan di daerah.
“Kami butuh negara hadir! Kami tidak butuh kamu!” tegasnya.
Di tengah keriuhan tersebut, suasana nyaris tidak terkendali akibat aksi saling dorong.
Dalam bagian video lainnya tampak seorang investor berbicara dengan perwakilan BGN.
“Tidak bisa diubah, kami butuh profesionalisme. Bapak-bapak ini orang berpendidikan, tahu peraturan undang undang, perubahan itu tidak bisa saat berjalan, sebelum berjalan harus dilakukan,” katanya.
Kita Orang Prabowo
Selain minta pertanggungjawaban dari bos baru BGN Nanik Deyang, dalam protesnya para investor juga menyeret-nyeret nama Prabowo. Mereka mengklaim dekat dengan Presiden.
“Kami butuh pertanggungjawaban, Ibu Nanik sebagai kepala BGN yang baru. Kita sama-sama membela negara ini, kita orang Prabowo juga! Tapi kalau seperti ini, kami minta Pak Prabowo untuk hadir,” tegas salah satu perwakilan investor.
Skandal Dana Talangan Rp218 Miliar
Di balik aksi amuk massa tersebut, sengkarut yang lebih besar ternyata terjadi di Sukabumi, Jawa Barat.
Seorang pengusaha lokal bernama Mujazin blak-blakan mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan proyek dapur perintis MBG dengan nilai fantastis mencapai Rp218 miliar.
Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Yazdi, terungkap bahwa Mujazin memegang Nota Kesepahaman (MoU) resmi tertanggal 2 September 2025 yang ikut ditandatangani oleh mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung.
Dokumen tersebut menjanjikan pengalihan hak kelola 97 titik dapur perintis kepada pihak investor.
Namun, alih-alih mendapatkan hak pengelolaan, uang ratusan miliar yang diserahkan Mujazin secara tunai, transfer, hingga jaminan cek tersebut disinyalir menguap.
Ironisnya, uang itu diduga kuat hanya dimanfaatkan oleh manajemen BGN terdahulu untuk membayar utang-utang lama pembangunan dapur tahun 2024 kepada vendor lain.
“Faktanya zonk. Uang klien kami dipakai sebagai dana talang untuk membayar vendor-vendor yang membangun pada 2024. Jadi, cuma Pak Haji (Mujazin) doang sekarang yang teriak karena vendor-vendor yang lain sudah dibayar semua sama beliau,” ungkap Ahmad Yazdi dalam konferensi pers, Minggu (7/6/2026).
Sengkarut ini semakin rumit setelah pucuk pimpinan BGN ditangkap, dijadikan tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung karena melakukan kejahatan korupsi dengan modus jual beli dapur MBG dan mark up pengadaan barang dan jasa kantor BGN.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepala BGN Baru Tolak Tanggung Jawab Kesalahan Manajemen Lama
Menanggapi jeritan dan aksi protes para investor, Kepala BGN yang baru menjabat, Nanik S. Deyang, langsung pasang badan dan menolak disalahkan atas kebijakan pendahulunya.
Nanik berdalih bahwa dirinya baru masuk ke lingkaran BGN pada akhir September 2025, sehingga tidak mengetahui kesepakatan di bawah tangan yang dibuat oleh Dadan Cs.
“Saya enggak tahu, kan saya baru masuk akhir September tahun 2025,” kata Nanik singkat.
Meski begitu, menyikapi eskalasi protes di kantornya, Nanik mengklarifikasi bahwa pihak BGN tidak berniat menghentikan operasional dapur di wilayah 3T.
Deyang Hentikan Penambahan Titik Dapur
Sebagai bos baru BGN, Nanik S. Deyang memutuskan menghentikan sementara penambahan titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut memicu protes dari sejumlah investor dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama yang telah membangun fasilitas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Para investor bahkan mendatangi kantor BGN di Jakarta guna meminta kejelasan terkait kelanjutan program dan nasib investasi yang telah mereka tanamkan.
Pasalnya, tidak sedikit investor yang mengaku telah menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah untuk membangun dapur MBG.
Namun, fasilitas yang telah berdiri dan dinyatakan siap beroperasi itu hingga kini belum juga mendapatkan kepastian untuk mulai digunakan.
Mereka mempertanyakan kebijakan penghentian sementara ekspansi dapur MBG yang dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan investasi yang telah dilakukan sejak akhir tahun lalu.
Menurut para investor, berbagai dapur SPPG yang dibangun di sejumlah daerah, khususnya kawasan terpencil dan wilayah 3T, sebenarnya telah rampung sejak Desember 2025.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai izin operasional maupun jadwal dimulainya aktivitas dapur tersebut.
Sejak memimpin lembaga tersebut, Nanik diketahui tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Langkah evaluasi itu dilakukan setelah mencuatnya dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Kondisi tersebut membuat BGN melakukan peninjauan kembali terhadap sejumlah aspek pelaksanaan program, termasuk rencana penambahan titik dapur baru.
Dengan investasi yang telah mencapai miliaran rupiah, para investor kini menunggu keputusan BGN terkait kelanjutan operasional dapur SPPG yang telah berdiri dan siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami datang untuk meminta kejelasan. Dapur sudah selesai dibangun, tenaga kerja sudah disiapkan, peralatan sudah lengkap.
Tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan bisa beroperasi,” ujar salah seorang perwakilan investor saat menyampaikan aspirasinya di kantor BGN.
Selain biaya pembangunan yang mencapai miliaran rupiah, mereka juga harus menanggung biaya pemeliharaan bangunan, perawatan peralatan, serta gaji tenaga kerja yang telah direkrut untuk mendukung operasional dapur MBG.
Mereka berharap pemerintah melalui BGN dapat segera memberikan kepastian mengenai status dapur-dapur yang telah selesai dibangun agar investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.
Di sisi lain, BGN menegaskan bahwa penghentian sementara penambahan titik dapur dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program.
Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi besar-besaran yang tengah dilakukan oleh kepemimpinan baru lembaga tersebut.
BGN Fokus Efisiensi dan Cegah Penyelewengan
Nanik S. Deyang disebut memfokuskan evaluasi pada empat aspek utama, yakni efisiensi penggunaan anggaran, peninjauan kembali data penerima manfaat program, pencegahan potensi penyelewengan, serta peningkatan transparansi pengelolaan keuangan.
Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif dan akuntabel di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Dalam proses evaluasi itu, BGN tidak hanya menghentikan sementara penambahan dapur baru, tetapi juga melakukan peninjauan terhadap sekitar 27 ribu dapur yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh satuan pelayanan memenuhi standar operasional, tata kelola keuangan, serta mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan.
BGN Batasi Satu Kecamatan Cuma 6 Dapur
BGN mengambil langkah baru dalam penataan Program MBG. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah membatasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tingkat kecamatan.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa jumlah dapur MBG dalam satu kecamatan tidak boleh terlalu banyak maksimal 6 unit.
“Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2025).
Menurutnya, pembatasan jumlah dapur di setiap kecamatan diharapkan dapat mempermudah proses pengawasan serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Nanik menjelaskan, pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan kebutuhan layanan gizi di setiap wilayah sebelum kembali membuka peluang pendirian dapur baru.
Evaluasi dilakukan untuk menghindari penumpukan fasilitas di daerah tertentu yang justru berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan layanan.
Tak hanya membatasi jumlah dapur, BGN juga memutuskan menghentikan sementara pendaftaran dapur baru melalui kebijakan moratorium.
Menurut Nanik, saat ini prioritas utama pemerintah bukanlah memperbanyak jumlah dapur MBG, melainkan memastikan seluruh sistem yang telah berjalan dapat beroperasi secara optimal.
Pemerintah juga akan lebih memprioritaskan pembenahan sistem yang telah berjalan dibandingkan menambah jumlah dapur baru,” ujarnya. ****
