Jakarta, EDITOR.ID,- Sekelompok orang mengatasnamakan Kelompok Petisi 100 menebar wacana akan memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menemui Menko Polhukam yang juga Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2023 Mahfud MD. Mungkinkah wacana ini bisa terealisasi.
Apakah akan mendapat dukungan politik? Terutama kekuatan politik yang lagi baperan dengan Presiden Jokowi.
Soal wacana ditanggapi Ketua DPR Puan Maharani. Putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini meminta semua pihak menjalani konstitusi sesuai aturan yang ada.
Selain itu sosok politisi yang digadang-gadang akan meneruskan kepemimpinan di PDIP ini mengimbau semua pihak tetap menjaga kondusivitas menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu mengatakan usulan pemakzulan merupakan aspirasi warga negara. Mekanisme pemakzulan sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Kita jalankan konstitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan saja disampaikan,” katanya usai meresmikan Gedung Olah Raga (GOR) Bung Karno di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).
Namun, Puan mengimbau semua pihak tetap menjaga kondusivitas menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga mengingatkan agar aparat penegak hukum menjaga netralitas.
“Kita sama-sama menjaga pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan dengan jujur dan adil,” kata Puan.
MPR Tak Dukung Pemakzulan Presiden Jokowi
Lantas bagaimana tanggapan MPR? Lembaga tertinggi dalam konstitusi RI ini tidak mendukung adanya wacana untuk memakzulkan Presiden Jokowi.
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menegaskan, sejauh ini belum ada satu alasan apa pun untuk memakzulkan kepala negara. Pihaknya mengatakan pemerintahan Indonesia berjalan dengan normal.
“Belum ada satu alasan apa pun untuk pemakzulan Jokowi. Negara kita masih berjalan dengan normal,” kata Yandri Rabu (10/1/2024). Yandri menanggapi permintaan pemakzulan presiden Jokowi yang datang Petisi 100 kepada Mahfud MD tersebut.
Yandri, yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan pendapatannya itu terbukti dari sejumlah survei yang menunjukkan angka kepuasan kinerja terhadap Jokowi amat tinggi. Menurutnya, lebih baik untuk mengikuti proses pemilu yang ada. Toh, kata dia, rakyat yang pada akhirnya akan menentukan.
“Yang paling fair ikuti saja proses pemilu biar rakyat yang menentukan,” katanya.
Istana: Pemakzulan Mimpi Politik
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan isu mengenai pemakzulan Presiden Jokowi adalah mimpi politik.
