Jakarta, EDITOR.ID,- Laut Nusantara kedatangan kekuatan baru. Kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia, ITS Giuseppe Garibaldi (551), akhirnya bersandar di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (18/9/2026) pukul 07.58 WIB. Kedatangan kapal kombatan strategis ini disambut meriah oleh tabuhan gendang marching band TNI serta alunan lagu tradisional Betawi, “Si Jali Jali”.
Penyambutan perdana ini dihadiri langsung oleh jajaran elit pertahanan nasional, mulai dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, hingga para Kepala Staf Angkatan (AD, AL, dan AU).
Kapal ini merupakan hibah alias gratis dari pemerintah Italia. Namun Indonesia harus membayar biaya administrasi pengalihan kapal senilai Rp1 triliun. Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan biaya perbaikian dan modernisasi senilai Rp 7,2 triliun. Singkat cerita kapal ini gratis tapi mahal biayanya.
Perjalanan Panjang dan Pengawalan Ketat
Berangkat dari Pelabuhan Taranto, Italia, pada Senin (24/8/2026), Giuseppe Garibaldi menempuh perjalanan laut ribuan mil di bawah kawalan ketat kapal perang Italia.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengungkapkan bahwa kapal tersebut sempat transit di beberapa titik strategis, termasuk Sri Lanka.
“Setelah dari Sri Lanka, kapal induk tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia melalui jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I atau perairan Bangka, Bangka Belitung,” ujar Laksamana Pertama TNI Tunggul.
Memasuki teritorial RI, tongkat estafet pengawalan langsung diambil alih oleh dua kapal perang TNI AL, yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.
Hibah Tanpa Mahar, Tapi Butuh Anggaran Jumbo
Meskipun diperoleh secara cuma-cuma melalui skema hibah pemerintah Italia, kehadiran Giuseppe Garibaldi di jajaran TNI AL tetap menuntut konsekuensi finansial yang tidak sedikit.
Pemerintah harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memastikan kapal berusia puluhan tahun ini siap tempur dan kompatibel dengan alutsista dalam negeri.
Anggaran Retrofit
Sekitar Rp7,2 triliun disiapkan khusus untuk perbaikan, pemeliharaan peralatan eksisting, serta modernisasi sistem tempur.
Biaya Operasional Harian
Perawatan dan operasional harian kapal induk ini diperkirakan menelan biaya antara Rp2,5 miliar hingga Rp3,5 miliar.
Transformasi Strategis: Dari Jet Tempur ke Pemburu Titik Api Karhutla
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa Giuseppe Garibaldi tidak akan dibiarkan mangkrak. Kapal ini diproyeksikan bertransformasi menjadi kapal induk helikopter yang juga dirancang untuk mendukung operasional drone (pesawat nirawak).
Dalam arahannya pada rapat terbatas, Senin (7/9/2026), Presiden Prabowo memaparkan fungsi ganda kapal ini untuk memperkuat respons darurat nasional, khususnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Jadi kalau kita punya 10 heli bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita,” ujar Presiden Prabowo, menyoroti kapasitas kapal yang mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah sekelas Black Hawk dan Mi-17 dengan daya muat air 4 hingga 5 ton per unit.
Dengan resmi berlabuhnya Giuseppe Garibaldi di Tanjung Priok, babak baru modernisasi proyeksi kekuatan laut Indonesia resmi dimulai—menguji efektivitas strategi alutsista hibah di tengah beban finansial perawatannya yang tinggi.
Sorotan Media Italia
Media Italia infodifesa.it pada Maret lalu juga menyoroti soal hibah kapal tersebut. Dalam laporannya, kapal tersebut sempat ditawarkan dengan harga sekitar 450 juta dolar AS.
Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengajukan skema ini ke parlemen Italia sebagai bagian dari kerja sama pertahanan.
Dokumen resmi menyebut, langkah ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara angkatan bersenjata Italia dan Indonesia. Namun ada alasan yang lebih kompleks di baliknya.
Menurut sumber tersebut, Italia tengah membidik paket kerja sama industri pertahanan senilai sekitar 1,53 miliar euro atau setara lebih dari Rp25 triliun.
Kesepakatan tersebut mencakup penjualan enam kapal selam produksi Drass, 24 pesawat latih M-346 buatan Leonardo, serta pesawat patroli maritim.
Di sisi lain, perusahaan galangan kapal Fincantieri juga telah lebih dulu mengamankan kontrak kapal perang dari Indonesia.
Dengan kata lain, kapal induk yang dihibahkan itu menjadi pintu masuk untuk proyek-proyek besar.
Nilai sisa kapal sendiri diperkirakan hanya sekitar 54 juta euro, jauh di bawah potensi keuntungan industri yang akan diraih Italia.
Selain faktor bisnis, ada pertimbangan biaya. Kapal sepanjang 180 meter itu memerlukan biaya perawatan sekitar 5 juta euro per tahun jika hanya bersandar tanpa digunakan.
Bahkan, dalam laporan itu disebut jika tidak diserahkan, Italia harus mengeluarkan hingga 18,7 juta euro untuk membongkarnya.
“Konfirmasi status hibah justru datang dari Indonesia. Pejabat Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa anggaran yang sebelumnya disiapkan bukan lagi untuk membeli kapal, melainkan untuk memodifikasi dan mengoperasikannya sesuai kebutuhan TNI AL,” ulas media Italia tersebut.
DPR Kritik Pengadaan
Di balik kesepakatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin sempat memberikan catatan kritis yang sangat mendalam.
Hal itu disampaikan TB dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Ia menyoroti prosedur pengajuan persetujuan yang terkesan terburu-buru. Padahal, keputusan pemerintah Italia untuk memberikan hibah sudah ada sejak Mei 2024.
Ia juga membedah fakta teknis dan ekonomis dari kapal induk Garibaldi. Ia mengingatkan bahwa meskipun secara harga kapal induk sangat mahal, kapal yang diterima Indonesia ini sudah berusia senja, yakni 40 tahun.
Hal ini berimplikasi langsung pada tingginya biaya perawatan dan jangka waktu pemakaian yang pendek.
Menurut TB Hasanuddin, usia kapal tersebut hanya tinggal 10 tahun saja. Dengan 10 tahun itu, kata dia, negara harus membiayai per bulan itu sekitar 5 juta Euro atau sekitar Rp101 miliar.
Tidak hanya biaya operasional bulanan, TB juga mempertanyakan anggaran retrofit atau perbaikan besar yang dibutuhkan agar kapal tersebut siap tempur, yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Spesifikasi Kapal Induk
Untuk diketahui, ITS Giuseppe Garibaldi ditugaskan ke Angkatan Laut Italia, pada tahun 1985 dan ditempatkan sebagai cadangan, pada 1 Oktober 2024, setelah mulai beroperasinya dok helikopter ITS Trieste.
Kapal ini merupakan kapal Italia pertama dengan dek penerbangan panjang penuh yang diklasifikasikan sebagai kapal penjelajah pengangkut pesawat, yang dirancang untuk perang anti-kapal selam.
Dibangun oleh Fincantieri di Monfalcone, kapal ini mengalami pengembangan yang mencakup perubahan legislatif pada tahun 1989 yang memungkinkannya untuk operasi pesawat sayap STOVL.
Kapal ini mengalami modernisasi pada tahun 2003 dengan menghilangkan ruang senjata rudal anti-kapal Otomat Mk 2. Ruang yang hilang tersebut digunakan untuk memperluas ruang dek, alat komunikasi, dan perombakan pada tahun 2013 untuk meningkatkan sistem propulsi, dukungan penerbangan, dan C4I.
Data teknis mencantumkan perpindahan beban penuh sebesar 14.150 ton, panjang 180,2 meter, lebar 33,4 meter, dan empat turbin LM2500 yang menghasilkan 81.000 tenaga kuda.
Kapal ini memiliki kecepatan lebih dari 30 knot, dengan daya tahan 7.000 mil laut pada 20 knot.
Kapal induk ini juga memiliki dek penerbangan sepanjang 174 meter yang mencakup jalur ski-jump 4 derajat untuk meningkatkan kinerja lepas landas STOVL, dan bisa menampung 18 pesawat, termasuk pesawat tempur AV-8B Harrier II dan helikopter SH-3D atau AW101.
Kapal ini juga dilengkapi dengan pertahanan yang mencakup dua peluncur SAM Aspide, tiga Oto Melara 40 mm DARDO CIWS untuk perlindungan jarak dekat, dan dua tabung torpedo rangkap tiga.
Sistem elektronik kapal ini terdiri dari radar untuk deteksi udara dan permukaan jarak jauh, sistem pengacau peperangan elektronik, dan tautan data taktis seperti Link 11, 14, dan 16 untuk integrasi armada.
Kapal ini juga dilengkapi dengan rudal anti-kapal Otomat Mk 2 telah dihapus pada tahun 2003, membuat kapal lebih fokus pada operasi penerbangan dan fungsi komando dan kendali.
Kapal tersebut pada prinsipnya dapat mendukung Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya misi kemanusiaan, bantuan bencana, serta operasi non-tempur lain yang membutuhkan proyeksi kekuatan dan dukungan logistik di wilayah perairan nasional maupun kawasan sekitarnya. ***
