Jakarta, EDITOR.ID,- Aksi premanisme sekelompok Organisasi Massa (Ormas) kembali menjadi biang kerok kaburnya investor yang akan menanamkan modal di Indonesia dan membuka lapangan kerja. Kabar terbaru, gangguan ormas terjadi pada proses pembangunan pabrik PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Kabar adanya gangguan dari ormas berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu, pertama kali diungkapkan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.
Menurut Eddy pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Keluhan ini ia terima dari pengusaha saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
“Kunjungan saya ke China seminggu yang lalu, di mana saya juga di antaranya mengunjungi pabrik produsen mobil BYD dan di sana saya sampaikan bahwa investasi itu di Indonesia harus diproteksi, terutama dari aspek keamanannya apalagi kalau itu menyangkut aksi-aksi premanisme,” kata dia.
Investasi besar BYD di kota mandiri terintegrasi untuk kawasan industri dan komersil di Indonesia, Subang Smartpolitan, diprediksi akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Dikabarkan BYD menggelontorkan investasi hingga Rp11,7 triliun.
Ancaman sekelompok ormas melakukan aksi premanisme tersebut dapat mengganggu proses pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
Melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Minggu (20/4/2025), Eddy membongkar adanya gangguan premanisme terhadap pabrik BYD.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” kata Eddy.
Bentuk gangguan sekelompok ormas terhadap pembangunan pabrik BYD diantaranya meminta duit ke truk-truk pengangkut material untuk membangun pabrik.
“BYD, kan, sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu, ya. Jadi, secara operasional, kan, belum berfungsi, tetapi lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain. Itu, kan, juga konon kabarnya mendapatkan gangguan,” ujarnya.
Kejadian ini berpotensi makin membuat buruk citra Indonesia di mata internasional terkait maraknya gangguan terhadap investasi.
“Jangan sampai kami ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa diatasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat,” katanya.
Oleh karena itu, dia menegaskan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di tanah air.
Negara Tak Boleh Kalah dari Ormas Preman
Sementara itu Anggota Komisi III DPR Abdullah menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). Sebab, ia mengaku prihatin dengan maraknya aksi premanisme oleh ormas yang menghambat investasi ke Indonesia.
Salah satunya adalah terganggunya pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. “Aksi premanisme yang berkedok ormas ini sudah sangat meresahkan. Kalau dibiarkan, dampaknya akan sangat besar,” kata Abdullah lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).
“Negara tidak boleh kalah dengan preman. Indonesia adalah negara hukum. Premanisme harus diberantas,” sambungnya menegaskan.
Abdullah melihat, aksi premanisme semakin marak dan berani melakukan pemerasan hingga intimidasi.
Premanisme berkedok ormas itu seolah yang paling berkuasa, sehingga bisa seenaknya meminta uang kepada pedagang hingga pengusaha.
“Seolah-olah tidak ada hukum di Indonesia. Mereka bisa seenaknya melakukan pemalakan dan pemerasan. Mereka bebas melakukan apa saja. Ini jelas tidak boleh dibiarkan,” ujar Abdullah.
Karenanya, ia mendorong pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) Antipremansime yang terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum.
Satgas tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kasus premanisme di berbagai daerah yang mengganggu iklim investasi.
“Tidak boleh ada kata ampun bagi para preman yang telah meresahkan masyarakat. Mereka harus ditertibkan,” kata Abdullah.
Pemerintah Sudah Komunikasi dengan BYD
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan gangguan organisasi masyarakat (ormas) saat proses pembangunan fasilitas manufaktur perusahaan otomotif asal China, BYD di Subang, Jawa Barat sudah teratasi.
“BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi,” ujar Wamenperin ditemui di Jakarta, Senin.
Wamenperin menyampaikan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan itu, sekaligus melakukan pengecekan, serta diharapkan perilaku organisasi masyarakat yang mengganggu aktivitas pembangunan pabrik di Tanah Air tidak terjadi lagi.
“Kita harapkan itu tidak terjadi lagi, kami sudah komunikasi,” katanya pula.
BYD Bangun Pabrik di Indonesia Senilai Satu Miliar Dolar
Sebagaimana diketahui, investasi pabrik mobil. BYD di Subang mencapai belasan triliun rupiah atau bernilai US$1 miliar. Presiden Direktur BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengungkapkan bahwa dalam rentang 1 tahun ke depan pembangunan pabrik rampung.
“Setiap progres pembangunan pabrik kami berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kami akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pada akhir 2025,” kata Zhao dalam media gathering BYD.
Pabrik yang sedang dibangun berlokasi di kawasan industri Subang, Jawa Barat. Kapasitas produksinya mencapai 150.000 unit kendaraan listrik (EV) per tahun. Perusahaan bakal menjadikan Indonesia untuk fokus pada pasar ekspor.
“Awal tahun ini kunjungan BKPM yang merupakan window investasi kami dan mereka cukup puas dan melihat progresnya sesuai, kami juga menerima Pak Rosan Menteri BKPM di headquarter BYD, jadi kami terus memenuhi agar BYD dapat comply dengan policy yang ada,” ujar Presiden Direktur BYD Motor Indonesia Eagle Zhao. (tim)
