Mensos Murka Duit PKH Diembat, Seret Bareskrim Polri

menteri sosial tri rismaharini

EDITOR.ID, Malang,- Seorang oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang Jawa Timur tega menilep hak warga miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaku sempat menikmati uang bantuan PKH yang seharusnya menjadi hak orang miskin bernilai ratusan juta.

Pria berinisial P ini tega menyalahgunakan amanah ketika dipercaya sebagai pendamping PKH untuk menyalurkan duit bantuan pemerintah pusat melalui Kemensos kepada warga miskin dengan wilayah tugas di Kabupaten Malang

P yang direkrut pada 2016 justru memanipulasi data. Dia melaporkan ada 32 data KPM penerima bantuan PKH. Namun ke-32 nama penerima itu tak pernah menerima sesen pun uang bantuan PKH. Kemudian dana yang turun dari pemerintah dinikmatinya sendiri. Biadab!

Aksi memanipulasi data ini dilakukan P kepada 32 KPM PKH diduga dilakukan saat validasi data tahun 2017. Sehingga ke-32 KPM tersebut tidak mengetahui jika mereka merupakan peserta PKH.

Sejak tahun 2017 hingga awal tahun 2021 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) disimpan dan setiap tahap penyaluran dinikmati oleh P.

Guna menghilangkan jejak dan barang bukti, P membakar 32 KKS yang dikuasainya dengan nilai kerugian berkisar ratusan juta rupiah.

Merespons kejadian tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini murka dan menyatakan akan menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berani mengambil hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut disampaikan oleh Risma dalam kunjungan di Balai Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (29/6/2021).

“Bapak Ibu ini sebetulnya menerima PKH sejak 5 tahun lalu, tapi karena disalahgunakan oknum pendamping sehingga baru sekarang menerima,” ucap Risma.

Didampingi Bupati Kabupaten Malang, dia menyerahkan langsung 14 KKS kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu yang diserahkan merupakan pengganti dari kartu yang diduga disalahgunakan sebelumnya.

“Semuanya ada 32 kartu, tapi yang tidak diserahkan oknum pendamping ada 14. Nominalnya macam-macam ada yang Rp 3 juta per tahun sejak 2017,” ungkap Risma.

kedatangan bu risma membawa berkah tersendiri bagi keluarga penerima pkh, sebab sebentar lagi ada acara penyerahan kartu keluarga sejahtera (kks). foto kemensos
kedatangan bu risma membawa berkah tersendiri bagi keluarga penerima pkh, sebab sebentar lagi ada acara penyerahan kartu keluarga sejahtera (kks). foto kemensos

Wajah ke-14 KPM PKH sumbringah dan bisa bernafas lega. Hak yang seharusnya didapat sejak 5 tahun lalu, akhirnya diperoleh berkat ketegasan Mensos Risma.

Warga Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur penerima PKH rata-rata para lanjut usia (lansia), tapi ada juga di antaranya penyandang disabilitas.

Mantan Wali kota Surabaya ini pun mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri dan Kejaksaan Agung untuk menangani hal tersebut.

?Saya telah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri supaya cepat menangani oknum pendamping PKH dan laporannya sudah satu pekan lalu,? tegas Risma.

Jika terbukti bersalah, oknum pendamping PKH bisa dipidana telah merugikan para KPM yang seharusnya menerima bantuan sosial (bansos).

?Kami pasti akan berhentikan dari tugas sebagai pendamping PKH. Untuk soal proses hukumnya silakan tanya ke Polres Malang saja ya,? jelasnya.

Politikus PDIP itu menambahkan di daerah lain pun ada oknum seperti ini, tetapi Kementerian Sosial (Kemensos) dipastikan akan memproses pelanggaran tersebut.

Kemensos memastikan bantuan PKH tidak dalam bentuk barang, melainkan uang tunai yang diterima oleh setiap KPM yang berhak menerimanya.

?Bansos PKH dalam bentuk uang tunai dan bukan barang. Jadi, kalau ada bantuan dalam bentuk barang jelas itu bukan dari kami,? pungkasnya. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: