Jakarta, EDITOR.ID,- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat berisi instruksi kepada kepala daerah untuk menunda atau tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah yang digelar pemerintah. Namun uniknya dari 159 kepala daerah yang diusung PDIP, hanya 47 kepala daerah asal PDIP yang tak hadir tanpa alasan.
Mayoritas atau 104 kepala daerah yang diusung PDIP justru mengikuti retret di Akmil Magelang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan jumlah kepala daerah asal dari PDIP yang ikut dalam kegiatan retret angkanya jauh lebih besar dibandingkan yang tidak ikut dalam retret di Magelang.
Dari total 159 kepala daerah yang diusung PDIP hanya 47 orang yang tak hadir tanpa ijin dan alasan. Selebihnya lebih dari 100 kepala daerah asal PDIP hadir dan ikut retret.
”Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya lebih dari angka ini (47 yang tidak hadir tanpa alasan). Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada,” kata Bima Arya.
Beberapa kepala daerah yang terkonfirmasi hadir antara lain Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Grobogan Setyo Hadi, Bupati Kendal Dyah Kartika Permatasari, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Bupati Blitar Rijanto dan Bupati Cirebon Imron.
Sebelumnya, Imron secara tegas menyatakan akan mematuhi instruksi partai tidak mengikuti retret, namun kehadirannya di Magelang justru menunjukkan sebaliknya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, jumlah peserta yang tidak hadir dalam retret Akmil Magelang berjumlah 53 orang. Sebanyak 47 orang tanpa kabar, lima orang izin sakit, dan satu orang lainnya beralasan keluarga.
Kehadiran sejumlah kader PDI Perjuangan dalam acara retret kepala daerah di Magelang pun menjadi sebuah fenomena menarik. Karena mereka lebih patuh terhadap amanah rakyat yang memberikan suara kepada para kepala daerah daripada mengikuti perintah Megawati.
Kehadiran para kepala daerah tersebut menjadi kejutan dan fakta baru, mengingat sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, telah mengeluarkan instruksi tegas yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP ikut serta dalam retret tersebut.
Melalui surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati menyampaikan dua instruksi penting, yaitu meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retreat dan menjaga komunikasi aktif dengan partai.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangan terkait langkah atau sanksi apa yang akan diambil terhadap para kepala daerah yang tetap hadir dalam retret tersebut. Publik pun berharap adanya klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait guna memberikan kejelasan dan menghindari spekulasi yang berkembang.
