Jakarta, EDITOR.ID,- Kehadiran buku bertajuk Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam mendadak menuai sorotan tajam publik. Di tengah peredarannya yang luas di pasaran, buku ini diwarnai polemik setelah salah satu tokoh nasional yang namanya tercantum dalam daftar kontributor, Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. H. Muhammad Zainul Majdi, secara terbuka membantah pernah terlibat maupun mengirimkan naskah tulisan.
Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut namanya tercatat secara jelas pada halaman 241 dalam daftar isi sebagai penulis bab khusus berjudul “Visi Keislaman Prabowo Subianto: Moderasi, Keadilan dan Pembaharuan Dialektika Keagamaan”.
Namun, klaim tersebut langsung dipatahkan oleh TGB melalui akun Instagram pribadinya, @tuangurubajang, merespons pertanyaan warganet yang mengonfirmasi keterlibatannya.
“Saya tidak pernah kirim tulisan,” tegas TGB dalam kolom komentar akun media sosialnya.
Pernyataan tegas ini langsung memicu tanda tanya besar di kalangan pemerhati literatur dan publik luas mengenai mekanisme serta validitas penyusunan buku yang melibatkan nama-nama tokoh penting nasional.
Digagas Tokoh Puncak dan Disusun Sejumlah Penulis
Buku Islam ala Prabowo pertama kali diluncurkan pada Agustus 2025 lalu bertepatan dengan rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta.
Inisiatif penerbitan karya ini dimotori oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar, di mana Ahmad Muzani turut membubuhkan tulisan pada bagian prolog.
Penting untuk dicatat bahwa buku setebal ratusan halaman ini bukanlah autobiografi atau karya tulis yang dikerjakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Buku tersebut merupakan hasil kurasi dan susunan dari tim editor serta penulis yang terdiri dari Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas.
Selain memuat analisis dari tim penyusun utama, buku ini dirancang menghimpun pandangan dari berbagai tokoh dan akademisi untuk membedah sisi spiritualitas, kepemimpinan, hingga gagasan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dalam sudut pandang kebijakan Prabowo.
Komersialisasi dan Kritik Publik
Lepas dari polemik pencatuman nama TGB, buku kontroversial ini telah diperjualbelikan secara komersial baik melalui jejaring toko buku konvensional maupun platform e-commerce dengan kisaran harga Rp125.000 hingga Rp129.000 per eksemplar.
Kehadiran buku ini sejak awal membelah opini publik. Di satu sisi, para pendukung memandang karya tersebut sebagai referensi alternatif untuk memahami diskursus nilai keislaman dalam kerangka kepemimpinan kenegaraan. Sebaliknya, gelombang kritik turut mengalir deras.
Sejumlah kalangan mempertanyakan penggunaan frasa “Islam ala Prabowo” yang dinilai sebagian warganet kurang lazim. Kritik lebih tajam juga diarahkan pada muatan politis di dalamnya, di mana sebagian pengamat menilai narasi yang dibangun berisiko mengarah pada glorifikasi berlebihan terhadap figur kepala negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penerbit maupun tim penyusun buku Islam ala Prabowo belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi lanjutan menanggapi bantahan terbuka yang dilayangkan oleh TGB Zainul Majdi.
Buku Islam Ala Prabowo kini bukan cuma menjadi bahan perbincangan soal isinya. Publik justru dibuat penasaran dengan sesuatu yang jauh lebih mendasar: siapa sebenarnya yang menulis bagian-bagian yang mencantumkan nama sejumlah tokoh?
Sebelumnya, Gus Kautsar dan TGB Zainul Majdi disebut tercantum sebagai kontributor, tetapi membantah keterlibatan mereka. Kini, KH Said Aqil Siradj juga dikabarkan menyatakan tidak tahu-menahu dan kaget namanya tercantum.
Tiga nama. Tiga bantahan. Satu buku.
Kalau benar demikian, pertanyaannya sederhana: siapa yang menulis? Jangan-jangan daftar kontributor dibuat seperti daftar tamu kondangan: nama dicantumkan dulu, konfirmasi belakangan.
Yang lebih menggelitik, buku tersebut bukan buku yang muncul diam-diam dari percetakan rumahan. Peluncurannya disebut berlangsung dalam sebuah agenda resmi dan melibatkan sejumlah tokoh penting. Karena itu, publik wajar meminta penjelasan yang terang-benderang.
Bukan untuk menghakimi siapa pun. Bukan pula untuk menyerang Prabowo. Tetapi kalau nama seseorang dicantumkan sebagai kontributor, sementara yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menulis atau tidak mengetahui pencantuman tersebut, maka transparansi menjadi sesuatu yang wajib dijelaskan.
Sebab ini bukan sekadar soal satu nama di daftar isi. Ini soal kredibilitas sebuah buku. Apalagi sebelumnya publik diminta membaca isi buku, bukan hanya melihat sampul dan judulnya. Baik. Publik sudah membaca. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya “Lho, bagian ini sebenarnya ditulis siapa?”
Kalau memang ada kekeliruan pencantuman nama, jelaskan. Kalau ada proses editorial tertentu, buka penjelasannya. Kalau ada izin atau komunikasi yang menjadi dasar pencantuman, tunjukkan faktanya.
Jangan sampai buku yang semestinya membahas perjalanan spiritual dan gagasan keislaman seorang presiden malah berubah menjadi misteri mencari siapa penulis sebenarnya. Ironisnya, semakin banyak nama yang membantah, semakin besar pula pertanyaan publik. ***
