Dari 300 LHA dan LHP yang diserahkan PPATK sejak 2009-2023 kepada Kemenkeu maupun Aparat Penegak Hukum, sebagian sudah ditindaklanjuti dan sebagian lagi dalam proses penyelesaian oleh Kemenkeu maupun APH.
Mahfud pun menuturkan Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan/ satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/ LHP nilai agregat sebesar Rp 349 triliun dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal).
Tim Gabungan/Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam.
“Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Dimulai dengan LHP senilai agregat Rp 189 triliun,” ucap Mahfud MD.
Meski begitu, rencana pembentukan Satgas atas usulan Mahfud Md tersebut dinilai tidak perlu oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Menurut dia, Komite TPPU itu seharusnya mendalami hasil analisis transaksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Satgas enggak perlu, buang-buang waktu sistemnya. Strukturnya sama, buat apa mending yang dimaksimalkan (Komite TPPU),” kata dia usai rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 April 2023. (tim)
