Sementara itu, Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi menyambut hangat kehadiran Airin. Ia mengatakan, PDIP sendiri membuka penjaringan kepala daerah guna menghadapi Pilkada Banten khususnya Pilgub Banten.
Pada pinsipnya, seluruh pengurus partai di berbagai tingkatan dari kabupaten/kota dan provinsi, dalam menghadapi Pilkada ini harus menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk dengan tokoh-tokoh yang dijaring, yang memang kemungkinan menangnya tinggi.
Pendaftaran dirinya sendiri sebagai bakal Cawagub merupakan haknya sebagai kader PDIP. Hal serupa pun bisa dilakukan oleh setiap kader maupun tokoh eksternal yang ingin maju di Pilkada Banten.
“Hari ini, saya selaku kader partai PDI Perjuangan mendaftarkan dan juga sekaligus juga menyerahkan formulir pencalonan sebagai Wakil Gubernur Banten,” ujarnya.
“Jadi, ini adalah hak setiap warga negara dan juga setiap kader partai,” sambungnya.
Tentang koalisi dengan Golkar, Ade menyebut bahwa arah koalisi nantinya akan ditentukan oleh DPP PDIP bersama dengan calon yang akan diusung di Pilkada Banten nanti.
“Dan selain itu tentunya kami setelah terjaring di DPD melaporkan kepada DPP, dan tentunya ending-nya itu adalah rekom daripada ibu ketua umum,” pungkasnya.
Airin sendiri resmi diusung Partai Golkar untuk maju sebagai bacagub Banten. Restu itu telah keluar dari Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Beringin.
Airin Rachmi Diany menunggu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju ke Pilkada Banten.
Politikus Partai Golkar itu pun sudah menyerahkan berkas untuk maju sebagai bakal calon gubernur Banten ke DPD PDIP Banten pada Rabu (1/5/2024). Selain Airin, mantan Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah juga menyerahkan berkas pada hari yang sama.
“Berkas Pak Dimyati lengkap, Bu Airin juga lengkap,” kata Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah DPD PDIP Banten Muhlis seperti dikutip dari Kompas.id, Rabu.
DPP PDIP, kata Muhlis, akan melakukan pendalaman terkait visi-misi dari para bakal calon gubernur tersebut.
Hasil pendalaman itu akan dijadikan pertimbangan Megawati dalam menetapkan bakal calon yang akan diusung. Sebab, mekanisme internal PDIP mengatur penetapan bakal calon gubernur menjadi kewenangan ketua umum.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan seluruh partai politik dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.
”Bagi PDI Perjuangan, kerja sama dalam pilkada dilakukan dengan melihat kultur, karakteristik daerah, peta politik, dan gerak para calon yang ikut mewarnai kerja sama politik,” ujar Hasto.
