Kang Dedi Minta Bupati dan Wali Kota se-Jabar Bebaskan Tunggakan Pajak PBB Warga

Namun Dedi tak punya kewenangan membebaskan pajak PBB. Karena yang punya kewenangan adalah bupati dan walikota selaku penguasa wilayah. Buntutnya Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat hanya mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membebaskan pajak PBB.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi

Jakarta, EDITOR.ID,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bikin gebrakan. Ia ingin rakyat dibebaskan dari beban tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan. Pembebasan pajak ini terhitung untuk seluruh tunggakan tagihan dari tahun 2024 ke belakang. Langkah ini dilakukan Dedi untuk meringankan beban rakyat yang belakangan ini mengalami kesulitan ekonomi.

Namun Dedi tak punya kewenangan membebaskan pajak PBB. Karena yang punya kewenangan adalah bupati dan walikota selaku penguasa wilayah. Buntutnya Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat hanya mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk membebaskan pajak PBB.

Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya pada Jumat (15/8/2025), Dedi menyebut imbauan ini akan dituangkan dalam surat resmi yang diedarkan ke seluruh daerah di Jawa Barat pada hari ini.

“Ini sifatnya imbauan untuk bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Surat imbauannya hari ini akan diedarkan kepada seluruh daerah,” kata Dedi.

Langkah ini, menurut Dedi, dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat baru dalam membayar pajak.

“Hal ini dilakukan untuk membangun spirit (semangat) kita, beban yang berat bagi masyarakat harusnya diringankan, dan selanjutnya membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan bersifat tidak memberatkan pada masyarakat,” ujarnya.

Dedi menegaskan, kewenangan pemutihan PBB berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, namun ia berharap seluruh kepala daerah di Jawa Barat bisa mengikuti imbauan tersebut.

“Imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama, bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat,” tutur Dedi.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan pajak.

“Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” kata Dedi. (tim)

Leave a Reply