Jakarta, EDITOR.ID,- Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan, pemerintah dan perguruan tinggi telah gagal memastikan lulusan kampus memiliki kecakapan sesuai kebutuhan dunia kerja. Terbukti sebanyak 1,01 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2025 berasal dari jenjang pendidikan sarjana.
Hal ini disampaikan Nurhadi menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sebanyak 1,01 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2025 berasal dari jenjang pendidikan sarjana.
“Kita sedang menghadapi situasi absurd. Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi, tapi hasilnya justru ‘parkir’ jadi pengangguran,” tegas Nurhadi kepada wartawan, Minggu (6/7/2025).
Nurhadi menyesalkan alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi yang tak berbanding lurus dengan keterserapan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti fenomena gaji sarjana yang tak jauh berbeda dengan lulusan SMA sebagai bentuk ketidakadilan. Menurutnya, hal tersebut bukan efisiensi, melainkan bentuk perampasan atas hak dan martabat kaum intelektual.
“Kalau lulusan S1 dipaksa kerja dengan upah setara lulusan SMA, itu bukan efisiensi, itu perampasan martabat intelektual!” tegas Nurhadi.
Ia menyebut, saat ini Indonesia sedang berada di situasi panen sarjana tapi ladangnya kosong. Ia menyesalkan tindakan Pemerintah yang gagal mengantisipasi kebutuhan kerja bagi angkatan muda berpendidikan tinggi.
“Kita ini sedang panen sarjana tapi ladangnya kosong! Seharusnya Pemerintah sudah mempersiapkan sejak jauh hari demi memberdayakan SDM-SDM muda Tanah Air,” ujar politisi dari Fraksi NasDem tersebut.
Atas fenomena ini Nurhadi menyatakan keprihatinannya yang sangat mendalam. Nurhadi menyebut tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi sudah menjadi alarm untuk segera membenahi kurikulum pendidikan yang tidak inovatif dan hanya sekedar mengikuti formalitas.
“Lebih dari 1 juta sarjana menganggur? Ini ironi besar di tengah bonus demografi yang katanya menjadi peluang untuk Indonesia Emas,” kata Nurhadi
Nurhadi mengingatkan, negara wajib hadir menjamin hak-hak dasar warga, termasuk sarana hidup layak di luar kota besar. Ia menekankan, kekurangan fasilitas dasar di daerah juga membuat lulusan enggan kembali ke kampung halaman.
“Kalau daerah tak manusiawi buat hidup, jangan salahkan anak muda yang enggan tinggal di sana. Pemerintah jangan cuma nyuruh pindah ke desa, tapi fasilitas hidup di desa tidak dapat menjangkau kebutuhan mereka,” jelasnya.
Karena itu, Nurhadi mendorong reformasi sistem ketenagakerjaan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Ia mengingatkan, jika dibiarkan, pengangguran sarjana bisa menjadi ancaman sosial.
“Kami tak akan diam melihat angka 1 juta sarjana menganggur. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini bom sosial, ini bentuk pengabaian terhadap generasi emas bangsa,” pungkasnya. (tim)
