Oleh : Wahyu Atmadji
Penulis : Mantan Wartawan Suara Merdeka
EDITOR.ID,- Perang Iran mulai berdampak pada zona kenyamanan aparatur birokrasi kita. Ada slentingan akan ada pemangkasan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Negeri ini tak salah disebut negara pegawai negeri.
Ada PNS, TNI, Polri, PPPK bahkan honorair masih ada di sejumlah instansi meski sudah dihapuskan. Jumlah mereka rasionya masih belum seimbang dengan jumlah penduduk. Tapi fungsi dan tugasnya masih belum efektif secara umum.
Pemerintah sebagai operator negara seakan bertindak sebagai job create (pencipta lapangan kerja). Padahal semakin modern sebuah bangsa maka jumlah pegawai negeri sipil (PNS) nya kian sedikit. Apalagi era digitalisasi telah banyak menggantikan peran dan pekerjaan manusia.
Pemerintah justru kurang bisa menciptakan kondisi agar swasta tumbuh dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi, ekspansi, atau apapun.
Penyababnya banyak aparatur sendiri yg menciptakan invisible cost, biaya siluman, sogokan. Sejak RI merdeka malah. Sudah bukan rahasia lagi mereka berperan terhadap ekonomi biaya mahal.
Negeri ini menjadi kurang kompetitif secara nasional dibanding bangsa lain dan kalah dalam skil per individunya. Lihat saja dalam indeks pembangunan manusia. Kita tertatih tatih.
Jawabannya tentu bukan MBG. Tetapi memperbaiki pendidikan dan kompetensi. Terbukti (sebagian) bangsa ini bermutu. Banyak diaspora unggul di luar negeri karena di sini tak tersedia ruang.
Saat ini negara dibebani kewajiban berat untuk selalu menyediakan uang buat gaji PNS dan para pensiunan tiap bulan. Padahal di jaman perang dengan rudal balistik ini fungsi PNS sebagai pekerja klerikal bisa digantikan mesin. Wong mengirim bom saja cukup dengan tombol keyboard komputer.
Kini dampak perang pula yg mengharuskan efisiensi di mana-mana, setelah sebelumnya ada inefisiensi oleh kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan.
Wajar PNS atau aparatur yg dikurangi terutama yang tidak kompeten dan jabatan tak penting. Tentu dimulai dari perampingan kabinet dan level menteri, komisi-komisi, badan-badan, dan tetek bengek, yang disiapkan untuk ajang balas budi.
Apakah negara pernah berpikir bagaimana pekerja non PNS, pasca kerja, siapa yang menjamin kelangsungan hidupnya ? Merek adalah pekerja non hubungan industrial seperti profesi apapun terutama sektor informal yang terbanyak di negeri ini ?
Apa salah bangsa ini sehingga oknum pejabatnya seperti dendam dan gila-gilaan korupsi ? Itu pertanyaan Cak Nun yang viral. Pertanyaan lain layak dilanjutkan, apa salah Iran pada bangsa ini, sehingga kita seperti tak mendukung perjuangan Iran saat ini ?
Catatan Iran atas sikap Indonesia, bisa jadi, menjadikan Indonesia dianggap teman yang tak bisa diandalkan.
Maka jangan menyoal kenapa dua tanker kita masih tertahan di Selat Hormuz tidak dibebaskan seperti China, Irak, Pakistan, India, Turki, Perancis, Italia, Jepang.
Cadangan BBM dalam negeri hanya cukup 20 hari ke depan.
Jika Indonesia tak diijinkan lewat Hormuz, ya bersiap kembali naik sepeda, listrik mungkin juga padam. Sayangnya pemerintah kurang gegap gempita bernego dengan Iran. Mungkin merasa mati langkah saat ini.
Kita sudah paham terkait perang Iran dan sikap Indonesia yang lebih dekat ke AS. Tahun 2025, di bawah tekanan AS, Indonesia pernah menolak kapal perang Iran ikut Exercise Komodo (MNEK) di Bali.
Dalam perjalanan kembali ke Iran, salah satu kapal perang ini ditenggelamkan AS di Sri Langka.
Ada lagi Supertanker Iran, MT Arman 114, menjadi barang bukti yang disita Indonesia sejak tahun 2023, dan oleh keputusan Pengadilan dirampas untuk dilelang. Kapal itu bermuatan minyak 2 juta barel. Iran pernah meminta agar dikembalikan, tetapi responnya tidak jelas.
Bandingkan betapa RI tergopoh gopoh ketika President Trump mengancam pengenaan tarif impor 32%, Pemerintah mengrim delegasi dan pada akhirnya presiden yang hadir menandatangani. Dan hasilnya Anda sudah tahu. ***
