Jakarta, EDITOR.ID,- Ribuan buruh pagi ini sudah berdatangan membanjiri kawasan depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Kamis (28/8/2025) hari ini. Mereka datang dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta. Para buruh tersebut berencana mengepung Gedung DPR sampai tuntutan mereka diterima.
Berdasarkan informasi unjuk rasa buruh tersebut akan dimulai pukul 10.00 WIB. Bagi warga yang akan berpergian atau menjalankan aktivitas di Jakarta disarankan menghindari Jalan Gatot Soebroto, Senayan, kawasan dekat dengan Gedung DPR. Karena arus lalu lintas di kawasan tersebut banyak yang ditutup akibat dipenuhi kerumunan massa.
Diperkirakan jalan yang menuju arah DPR atau sebaliknya akan mengalami kemacetan karena adanya pengalihan arus kendaraan menuju titik yang menjauhi gedung DPR RI.
Demo kali ini bertema Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah. Aksi hapus outsourcing atau dikenal istilah hostum ini merupakan respons terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.
Aksi nasional bertajuk Hostum ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said Iqbal, dalam keterangannya.
Selain di Jakarta, aksi juga digelar serentak di berbagai kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan sejumlah daerah lain.
Latar Belakang Aksi “Hostum” Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi ini menjadi momentum untuk menegaskan sejumlah tuntutan, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan buruh.
Pertama, buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” jelas Said Iqbal.
Menurutnya, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.
“Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat,” tegasnya.
Kedua, Said Iqbal menegaskan praktik outsourcing masih marak meski putusan MK sudah membatasi.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” ujarnya.
Dia juga menyinggung beban pajak yang semakin menjerat masyarakat.
Tujuh Tuntutan Aksi Demo Buruh
Dari informasi yang diterima, pengunjung rasa hari ini mengusung tujuh tuntutan:
- Menuntut penghapusan outsourching (alih daya) dan menolak upah murah
- Meminta kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
