GMNI Tuntut DPR Sahkan RUU Perampasan Aset dan Tak Naikan Beban Pajak Rakyat

Risyad mendesak DPR segera mengesahkan sejumlah RUU krusial yang sudah lama ditunggu masyarakat, di antaranya RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP.

GMNI bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi BEM diterima pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Para mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
  • Menegaskan sikap bahwa negara harus segera meruntuhkan ketidakadilan struktur sosial dan segera mengembalikan prinsip Sosialisme Indonesia.
  • Menegaskan sikap bahwa negara harus meruntuhkan ketidakadilan struktur hukum dan politik untuk segera mengembalikan pada prinsip negara hukum yang berlandaskan demokrasi.
  • Sebelumnya, pada Rabu pagi, massa Aliansi Perempuan Indonesia juga menggelar aksi serupa di tempat itu.

    Namun, mereka telah membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.20 WIB.

    Beberapa peserta massa aksi terlihat beristirahat sambil makan dan minum bersama di area teduh depan Gedung DPR/MPR RI, yang lokasinya bersebelahan dengan pintu utama DPR/MPR RI.

    Terlihat ada beberapa pedagang yang memanfaatkan peluang untuk berjualan di dekat area aksi massa.

    Aliansi Perempuan Indonesia menyampaikan kegelisahan mereka atas kebijakan pemerintah serta mengutuk tindakan represif aparat pada unjuk rasa di seluruh Indonesia pada akhir Agustus 2025. (*)

    Leave a Reply