Jakarta, EDITOR.ID,- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menuntut DPR segera mensahkan RUU Perampasan aset. GMNI juga minta pemerintah jangan menaikkan pajak yang membebani rakyat. Tuntutan ini disampaikan para kader GMNI dihadapan para wakil rakyat yang diwakili Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco.
GMNI bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi BEM diterima pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Para mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Sebelumnya massa dari mahasiswa GMNI menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.
Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan Pancatura atau lima tuntutan rakyat dalam forum tersebut. Ia menegaskan, langkah ini merupakan komitmen GMNI untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
“Dengan kesempatan yang diberikan oleh bapak-bapak dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut, kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman aspirasi yang kami dapat di lapangan saat berdiskusi dengan kawan mahasiswa, cerdik cendekia, dan berbagai elemen masyarakat,” kata Risyad di hadapan pimpinan DPR.
Risyad mendesak DPR segera mengesahkan sejumlah RUU krusial yang sudah lama ditunggu masyarakat, di antaranya RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP.
Ia menilai selama lima tahun terakhir, DPR kurang mengakomodir pengesahan RUU yang menjadi aspirasi rakyat.
“Yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa, karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi,” jelasnya.
Selain itu, Risyad meminta DPR agar mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis tanpa membebani rakyat. Salah satunya dengan tidak menaikkan pajak. Menurutnya, kenaikan pajak menjadi salah satu pemicu demonstrasi di berbagai daerah.
“Negara dapat meningkatkan pendapatan negara dalam hal lain, tidak hanya pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi BUMN, tegas terhadap koruptor melalui UU Perampasan Aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara pada masyarakat,” tegas Risyad.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang memiliki peran vital, seperti guru dan lainnya.
“Yang selanjutnya adalah memperhatikan kesejahteraan elemen masyarakat yang mengambil peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah kesejahteraan guru, veteran, dan profesi lainnya,” katanya.
GMNI Gelar Demo di Gedung DPR, Suarakan 4 Tuntutan
Sebelumnya puluhan mahasiswa dari GMNI menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025) siang. Aksi ini bertajuk “Runtuhkan Ketidakadilan Struktural, Wujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Salah satu orator aksi menyampaikan tuntutan mereka terkait sikap DPR RI yang masih enggan mendengarkan aspirasi rakyat.
“DPR RI tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya,” teriak orator.
Sejumlah petugas pengamanan yang terdiri dari sekitar 15 anggota polisi dan beberapa personel TNI juga tampak berjaga.
Koordinator aksi demo GMNI Sujahri Somar, menilai bahwa permasalahan di Indonesia saat ini berakar pada ketidakadilan struktural.
“Ketidakadilan tidak lahir secara alamiah, melainkan dipelihara oleh sistem yang menyimpang, kebijakan yang tidak berpihak, serta birokrasi yang korup dan arogan,” ujar Sujahri di lokasi.
Sujahri melanjutkan, masalah ketimpangan terlihat dari praktik hukum yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
“Padahal, polisi, jaksa, dan hakim seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan penjaga kepentingan oligarki,” kata dia.
Adapun, tuntuan demo mahasiswa GMNI sebagai berikut:
- Menegaskan sikap bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung persatuan dan kesatuan dalam menghadapi dinamika dan gejolak yang terjadi.
- Menuntut pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto segera meruntuhkan ketidakadilan struktur ekonomi dan mengembalikan prinsip ekonomi Pancasila.
