Oleh: Dewangga Evan
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Wijaya Kusuma
EDITOR.Id, Pemerintah Jawa timur sedang menghadapi lonjakan kasus varian terbaru dari COVID-19, dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dan 29 kabupaten serta 9 kota. Sejak 3 juli sampai 20 july, pemerintah melakukan kebijakan PPKM Darurat, lalu dilanjut dengan PPKM Level 3 dan 4 sampai hari ini. Apakah kebijakan bisa menekan angka penyebaran dan kematian akibat COVID-19?
Salah satu bentuk pengendalian pandemi COVID-19 adalah jumlah testing PCR, agar bisa membaca arus penyebaran COVID-19 maka tracing dan testing itu penting, tracing sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi Aktivitas
Fungsi tracing pertama yakni untuk mengidentifikasi riwayat aktivitas pasien yang telah terinfeksi Covid-19. Beberapa hal yang dapat diketahui melalui proses tracing tersebut antara lain berupa waktu, tempat, hingga orang-orang dalam suatu kesempatan tersebut. Meski tak berinteraksi langsung dengan pasien terinfeksi Covid-19, namun orang-orang tersebut patut menjadi perhatian dan diwaspadai sebagai media penularan.
2.Memberi Informasi Akurat
Setelah didapatkan informasi mengenai waktu, tempat, dan orang, langkah selanjutnya yakni membagikan data tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara tidak langsung, fungsi tracing tersebut yakni untuk menginformasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sejumlah pihak tersebut antara lain yakni orang-orang yang berada pada satu waktu dan tempat dengan pasien hingga petugas medis dan pemerintah setempat.
3.Memberikan Rekomendasi untuk Isolasi Diri
Usai mendapatkan informasi tersebut, langkah yang selanjutnya dari proses tracing adalah memberikan rekomendasi berupa isolasi diri terhadap orang-orang yang kemungkinan tertular Covid-19. Hal ini tentu saja membantu banyak pihak untuk menghindari penularan Covid-19 yang masif.
Pada kasus Provinsi Jawa Timur, jumlah testing PCR sendiri sejak awal PPKM Darurat sebanyak 1,931,892 pada PPKM level 3 dan 4 menjadi sebanyak 2,347,943. Naik sebanyak 416,051. Ini menjadi catatan sangat penting untuk menentukan berapa jumlah yang sebenarnya masyarakat yang terkena pandemi COVID-19, agar pemerintah juga bisa menentukan angka kematian dan jumlah kebutuhan perawatan yang harus dilakukan untuk menanggulangi pandemi. Sejatinya begitu.
Namun pemerintah provinsi Jawa Timur memilih cara lain, Ibu Khofifah memperlihatkan kurangnya kerjasama antara Pemkab/Pemkot dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bu Khofifah lebih memilih meletakkan Provinsi Jawa timur hanya sebagai agregator dari data yang diberikan kabupaten/kota ke pusat, lalu dirilis oleh Pemprov, begitu penjelasan Ibunda dalam wawancara di salah satu media.
