EDITOR.ID, Jakarta,- Terungkapnya Garuda Indonesia terancam bangkrut karena memiliki utang yang sangat besar akibat bunga dari penyewaan pesawat akhirnya direspon Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung kini tengah menyelidiki dugaan korupsi soal proses penyewaan pesawat yang terjadi di tubuh manajemen maskapai Garuda Indonesia. Konon sejumlah pihak yang mengetahui hal ini sudah dimintai keterangan.
Penyelidikan itu dilakukan oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Iya (sedang diselidiki). (Terkait) Sewa pesawat,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi saat dikonfirmasi, Kamis (30/12/2021).
Namun demikian, Supardi belum dapat menjabarkan lebih rinci mengenai proses penyelidikan tersebut lantaran baru saja dilakukan oleh pihaknya. Dia juga tidak membeberkan waktu kejadian perkara yang tengah didalami oleh Kejaksaan.
“Ini meriksanya saja baru beberapa orang, belum banyak kan,” ucap Supardi.
“Masih terlalu dini ditanyakan materinya. Kami masih kayak apa gambarannya saja belum ada gambaran. Yang pasti sewa pesawat, “tambah dia.
Supardi menuturkan bahwa Kejaksaan sudah menjalin komunikasi dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang saat ini menjabat untuk mendalami perkara dugaan korupsi tersebut.
Dia menyebut penyidik mendalami dugaan pelanggaran Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam mendalami perkara tersebut.
Diketahui, pasal tersebut merupakan pelanggaran bagi setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan hingga sarana yang ada padanya karena jabatan.
Adapun pelanggar pasal tersebut harus dapat dibuktikan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mereka yang terjerat terancam hukuman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.
Sebelumnya terungkap bahwa Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kian memprihatinkan. Menurut Kementerian BUMN, sikap ‘ugal-ugalan’ manajemen sebagai penyebab utama Garuda memiliki utang hingga Rp70 triliun.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut, sikap ‘ugal-ugalan’ terkait biaya sewa (leasing) pesawat yang digelontorkan manajemen Garuda sebelumnya. Padahal, leasing Garuda Indonesia mencapai 27% atau paling tinggi di dunia.
Salah satu jenis pesawat yang disewa namun tak beroperasi secara laiknya adalah pesawat jet Bombardier CRJ-1000.
Kementerian BUMN pun memutuskan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ-1000 dan mengakhiri kontrak dengan Nordic Aviation Capital atau NAC yang jatuh tempo pada 2027 mendatang.
Selain itu, Garuda juga mengajukan proposal penghentian dini kontrak sewa enam pesawat Bombardier CRJ1000 lainnya kepada Export Development Canada (EDC). Dimana, Garuda tengah melakukan negosiasi early payment settlement contract financial lease enam pesawat tersebut.
Sementara itu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan salah satu penyebab Garuda terlilit utang adalah karena jasa perusahaan penyewaan pesawat yang dipakai maskapai ini terlalu banyak.
Setidaknya saat ini terdapat sebanyak 32 lessor, padahal normalnya untuk sebuah maskapai penerbangan hanya terdapat 4-5 lessor saja.
Selain jumlah lessor yang banyak, masalah lainnya yang juga dialami Garuda adalah banyaknya jenis pesawat yang digunakan, berdampak pada inefisiensi keuangan dan tingginya biaya tiket yang ditawarkan kepada calon penumpang.
Wamen menjelaskan, setidaknya jumlah pesawat yang dimiliki Garuda saat ini sebanyak 202 pesawat dengan 13 jenis pesawat. Normalnya, kata dia, satu maskapai hanya memiliki 3-4 jenis pesawat saja.
“Nah di Garuda mulai dari 777, 737, A320, A330, ada CRJ, ATR45, ATR75. Jadi memang pesawatnya banyak sekali dan itu membuat kompleksitas pengelolaan, maintenance-nya sehingga akhirnya cost per seat-nya jadi mahal,” terang dia. (tim)
