EDITOR.ID – Surabaya, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) setuju dan sepakat dengan dianggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2020 sebesar 35 % untuk kebutuhan anggaran wabah virus Corona disease.
Bahkan, DPRD Jawa Timur sepakat menambah anggaran sebesar Rp 39,9 miliar. Dimana total anggaran dari internal milik DPRD Jatim yang dialokasikan untuk Covid-19 ini hampir berjumlah Rp 140 Miliar. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad usai menggelar rapat dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa digedung negara Grahadi, Senin (6/4) dini hari.
Menurutnya, nominal tersebut sudah mendekati separuh dari total anggaran DPRD Jatim pada tahun 2020. Menurutnya anggaran itu tidak hanya dari pemotongan dana kunjungan kerja (kunker), rapat atau sosialisasi, namun lebih dari itu. “Pastinya bukan cuma dari dana kunker, tapi kita desain ulang alias kita rombak total anggaran dewan,†kata Sadad.
Sadad mengatakan, langkah ini dilakukan DPRD sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Jatim, Agar wabah Covid-19 ini bisa cepat selesai dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Dengan harapan korban tidak terus bertambah dan wabah Covid-19 ini segera selesai. “Kita harus punya sense of crisis, Karena sekarang ini faktanya pandemi, maka pendekatan kita tidak bisa biasa-biasa saja, tidak bisa business as usual,†terangnya.
DPRD Jatim berharap, langkah DPRD Jatim ini juga segera diikuti serius pihak Pemprop Jatim. Eksekutif dibawah kendali Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa harus berani mengubah mindset dalam rangka menghadapi krisis semacam ini.
“Management of crisis harus diterapkan. Bila perlu seharusnya pemprop Jatim berani merombak total APBD 2020 yang nanti dalam waktu dekat ini dibahas. Sembari dalam waktu cepat ini harus segera diambil langkah strategis. Payung hukum sudah ada, kemudian Inpres, Permendagri, Instruksi Mendagri, Keputusan Menteri Kuangan dan lain sebagainya,†tuturnya.
Sadad menambahkan, Gubernur Jatim menyiapkan Rp 2,384 Triliun untuk menangani Covid-19. Anggaran sebesar itu diambilkan dari efisiensi perangkat daerah. “Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dimintai 35 persen dari biaya langsung, ini juga sama dilakukan oleh DPRD. Nantinya anggaran itu akan digunakan untuk penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial (social savety net), recovery ekonomi untuk 3 bulan, total ada 8 item kegunaan anggaran tersebut,â€pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan mendukung penuh APBD murni 35 % untuk kebutuhan anggaran wabah virus Corona disease. Namun pihaknya berharap kepada Pemprov Jatim terus mempersiapkan matang dana tersebut untuk covid 19 di Jatim mulai penanganan recovery ekonominya tiga bulan mendatang.
