Boris Libois mengembangkan tiga aspek etika komunikasi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi komunikasi.
Pertama, perilaku aktor komunikasi merupakan bagian dari aksi komunikasi. Di dalamnya ada etika yang harus ditujukan untuk beritikad yang baik dan penuh tanggung jawab.
Kedua, norma etika komunikasi harus sudah menjadi hukum atau peraturan yang menjadi sarana untuk mengontrol manakala terjadi pelanggaran aksi komunikasi.
Ketiga, aspek tujuan terkait dengan nilai-nilai demokrasi, terutama dalam konteks ini adalah hak publik memperoleh informasi yang benar.
“Ketiga aspek tersebut seharusnya dijunjung tinggi penuh komitmen terutama oleh para kontestan dalam pilkada,†katanya.
Foto atau gambar petahana pada fasilitas negara seperti ambulance desa punya dua dampak, yakni bisa efektif, namun juga bisa kontraproduktif.
“Ia bisa efektif karena potensial memiliki daya merawat short social memories dari warga Jember. Namun justru juga potensial menjadi bumerang karena membangkitkan kembali sinisme pada kualitas kepemimpinan petahana selama dia memimpin,†cetus Iqbal.
“Sebaliknya, jika petahana sangat menjunjung tinggi etika komunikasi politik ketika masa cutinya, bisa jauh lebih efektif menjaga relasi positif dengan warga dan mendongkrak modal elektoralnya. Misalnya, ketika masa cuti dimulai, petahana membangun komunikasi publik dengan mengumumkan dirinya saat ini sudah ambil cuti,†kata Iqbal.
Dengan posisi cuti, lanjut Iqbal, seluruh foto atau simbol petahana pada semua fasilitas negara seperti website, media luar ruang, ambulance, dan apapun itu, secara tegas akan dihapus atau ditiadakan demi menjaga kontestasi pilkada yang elegan.
“Apabila hal semacam itu dilakukan oleh petahana, saya yakin malah terbangun modal sosial, trust atau kepercayaan bahwa petahana konsisten dengan prinsip etika komunikasi tegak lurusnya,†tutupnya. (Tim)
